MATA INDONESIA, JAKARTA – Presiden Joko Widodo pernah meminta kepada seluruh pemangku kepentingan untuk lebih memperkuat pencegahan pendaan terorisme berkedok donasi. Hal itu juga ditegaskan eks Direktur Pencegahan Kedeputian Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT RI, Irjen Pol (Purn) Ir Hamli M.E menegaskan bahwa masyarakat harus mewaspadai pendanaan teroris melalui solidaritas komunal.
“Pintu masuk pendanaan masuk dari solidaritas komunal baik dari medsos dan non-medsos,” kata Hamli kepada Mata Indonesia News, Rabu 10 Februari 2021.
Ia menegaskan bahwa masyarakat harus teliti terhadap konten donasi yang beredar di media sosial sehingga tidak sembarangan menyumbangkan sejumlah uang ke sebuah wadah yang tidak jelas arahnya.
Selain itu ia mengimbau kepada masyarakat agar bisa memilih lembaga penyaluran dana yang sudah diakui yang arah pendanaannya jelas serta tepat sasaran.
“Jangan main sumbang-sumbang, harus lihat kotak yang mana ini. Kalau mau berikan sumbangan yang tahu pemiliknya dan arahnya kemana,” kata Hamli.
Hamli menyarankan agar masyarakat menyalurkan donasinya untuk bantuan kemanusiaan melalui lembaga atau wadah yang jelas identitasnya supaya alurnya tidak mengarah ke pendanaan kegiatan terorisme.
Maka diperlukan tindakan pencegahan dan pemberantasan secara masif karena fenomena pendanaan terorisme menganggu integritas serta stabilitas perekonomian. Di sinilah peran Pusat Pelaporan Analisi dan Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melalukan deteksi dini terhadap aliran dana untuk aksi teror.
