MATA INDONESIA, JAKARTA – Pengamat intelijen Stanislaus Riyanta menegaskan bahwa pemberantasan kelompok separatis dan teroris Papua (KSTP) sepatutnya juga mempertimbangkan aspek hak asasi manusia (HAM). Hal ini bisa dilakukan dengan pendekatan lunak sehingga seimbang dengan pendekatan keamanan.
“Namun memang dalam pemberantasan teroris tetap harus sesuai dengan Undang-Undang termasuk aspek HAM,” kata Stanislaus kepada Mata Indonesia News, Sabtu 8 Mei 2021.
Meski demikian, ia tetap menegaskan bahwa kedaulatan negara tetap harus dijaga dari setiap ancaman. Salah satunya yang berasal dari KSTP dengan aksi terornya.
“Indonesia negara yang berdaulat dan punya undang-undang. Ada puluhan organisasi yang sudah ditetapkan sebagai organisasi teroris. Itu kewenangan pemerintah,” kata Stanislaus.
Pendekatan keamanan memang bukan satu-satunya jalan untuk meredam aksi KSTP. Mengingat, beberapa anggotanya juga dengan sendirinya tergerak untuk berikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Salah satunya adalah komandan KSTP di Kosiwo yaitu Noak Orarei alias Noki Orarei. Ia memutuskan untuk kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Penyerahan diri Noak bukanlah hal yang tiba-tiba karena ada tim kepolisian yang terus mendekati Noak dan rekan-rekan KSTP-nya.
Kapolres Kepualauan Yapen, Ferdyan Indra Fahmi menegaskan bahwa upaya pendekatan secara kekeluargaan bisa merangkul Noak dan rekan-rekannya.
“Selama ini tim tertutup dari Polres Kepualauan Yapen terus melakukan upaya pendekatan secara kekeluargaan terhadap Saudara Noki Orarei dan rekan-rekannya yang lain. Memberikan pemahaman agar Saudara Noak dapat kembali sebagai masyarakat dan kembali ke pangkuan NKRI, ikut serta berperan dalam pembangunan,” kata Ferdyan.
 sepatutnya juga mempertimbangkan aspek hak asasi manusia (HAM) gsdgdsgdgdgdggf gdfgdfgdgf ds){kind=link}