MATA INDONESIA, JAKARTA – Sekarang merupakan momentum yang tepat bagi Presiden Jokowi untuk me-reshuffle kabinetnya, karena selama setahun dia sudah mengetahui kinerja anggotanya. Apalagi dua di antaranya menjadi tersangka kasus korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Sisa waktu 4 tahun harus benar-benar dimaksimalkan untuk mencapai target. Tertangkapnya dua menteri merupakan momentum yang tepat untuk melakukan reshuffle,” kata Peneliti Senior Centre For Strategic and International Studies (CSIS) saat dihubungi Mata Indonesia, Minggu 20 Desember 2020.
Menurutnya, reshuffle seharusnya sudah dilakukan sebelum ini karena dalam satu tahun Presiden Jokowi sudah mengetahui kelemahan kabinetnya.
Seperti diketahui dua menteri Kabinet Indonesia Maju yang terlibat korupsi saat ini, Edhy Prabowo selaku Menteri Kelautan dan Perikanan serta Juliari Peter Batubara yang Menteri Sosial, sampai sekarang belum ada pejabat definitif.
Namun, berdasarkan kinerja Menteri Terawan Agus Putranto juga dinilai layak diganti karena dinilai gagal menangani Covid19. Begitu juga dengan Menteri Agama Fachrul Razi dan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto yang juga dikabarkan ikut dalam gerbong reshuffle.
Dalam menghadapi Covid19 ini Presiden Jokowi setidaknya sudah lebih dari satu kali mengungkapkan kejengkelannya pada kinerja para menteri.
Kemarahan yang jelas tampak pada 18 Juni 2020 saat membuka sidang kabinet paripurna. Setidaknya tiga hal mendapat sorotan tajam Presiden Jokowi, yaitu Pertama, bidang kesehatan yang memiliki anggaran jumbo, namun penggunaan dananya masih minim.
Kedua, bantuan sosial ke masyarakat yang tersendat. Ketiga, sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Presiden kemudian mendesak para menteri membuat langkah dan kebijakan luar biasa untuk mengatasi krisis saat ini. Bentuknya bisa berupa pembuatan aturan baru.
Sebelumnya, politisi PKB Abdul Kadir Karding pernah memperkirakan Jokowi akan melakukan reshuffle usai Pilkada Serentak 2020 usai.
