MATA INDONESIA, JAKARTA – Apa pun kondisinya, Pemerintah Jokowi tetap melakukan pendekatan kesejahteraan dan penegakkan hukum dalam mengatasi masalah di Papua dan Papua Barat.
“Pendekatan kesejahteraan, misalnya, masing-masing departemen kan punya program, Perdagangan, Menteri Perindustrian, PUPR, semua. Nanti akan koordinasi supaya tidak terpecah-pecah,” ujar Mahfud di Jakarta, Jumat 27 Desember 2019.
Selain itu, penegakkan hukum juga menjadi fokus Pemerintah Jokowi. Hal tersebut menurutnya merupakan hasil beberapa kali kunjungan ke Papua dan Papua Barat.
Maka, dia memastikan penegakan hukum terhadap oknum-oknum pejabat yang menyalahgunakan keuangan negara di Bumi Cendrawasi tidak akan berpengaruh terhadap situasi di Papua.
Rapat yang dipimpin Mahfud itu dihadiri sejumlah menteri, antara lain Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate.
Kemudian, Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Wakapolri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto, dan Kepala BSSN Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian.
