Pakar Komunikasi Politik, Emrus Sihombing, menjadi pembicara di Launching Buku
Pakar Komunikasi Politik, Emrus Sihombing, menjadi pembicara di Launching Buku 'Titik Dalam Kurung' dan Diskusi Publik 'Jaksa Indonesia: Antara Jabatan dan Penegak Hukum' di REQ Book, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pada Jumat (17/1/2020). (Foto: Minews.id/Fatimah)

MATA INDONESIA, JAKARTA – Penyebaran wabah corona (covid-19) di Indonesia masih terus bertambah. Meskipun begitu, kebijakan untuk lockdown dinilai tak tepat guna untuk mencegah penyebaran wabah ini.

Pakar komunikasi politik Emrus Sihombing pun menganjurkan agar pemerintah terus menerapkan komunikasi kesehatan secara masif, terstruktur dan sistematis guna memutus rantai penyebaran corona. Bila strategi ini diterapkan secara baik, maka buka tak mungkin kalau jumlah kasus corona bakal turun dalam beberapa waktu ke depan.

“Ini saya sebut sebagai hukum berbanding terbalik. Artinya, semakin menurun jumlah penderita penyakit ini, semakin banyak pula orang yang sembuh, dan jumlah orang yang meninggal juga pasti akan menurun,” ujarnya kepada Mata Indonesia, Jumat 27 Maret 2020.

Penurunan kasus corona bisa terjadi secara signfikan, bila kesadaran dan perilaku masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat terus ditingkatkan. Selain itu, pemerintah dan lembaga terkait juga perlu membentuk Unit Komunikasi Kesehatan (UKK).

Kata Emrus, kewajiban utama UKK adalah perlu menumbuhkan kesadaran, membangun sikap optimis dan menekankan pola hidup sehat kepada masyarakat.

“Seperti membuat jarak fisik sosial, cuci tangan yang benar, keharusan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dan sebagainya di lingkungan keluarga maupun di semua konteks sosial, di bandara misalnya,” katanya.

Selain itu, UKK juga harus mampu mengkomunikasikan dengan gaya bahasa yang sesuai dengan kearifan lokal di setiap daerah yang tersebar di seluruh tanah air.

“Yang paling urgen adalah membuat model strategi komunikasi kesehatan yang jitu dan kurang dari satu minggu harus diimplementasikan di tengah masyarakat,” ujar Emrus.

Agar bisa berjalan lancar, maka perlu ada keterlibatan aktif dari 3 pakar komunikasi untuk merancang konsep ini yang bisa saja memakan waktu 2 hari. Sementara persiapan eksekusi dari model ini butuh waktu 3-4 hari.

“Jadi, total 6 hari. Tentu dengan dukungan dana yang memadai dari negara serta bersinergi dengan Polri menegakkan hukum yang terukur,” kata Emrus.

BERIKAN #KomenPositif DI ARTIKEL BERITA INI

Please enter your comment!
Please enter your name here