Pemandangan aksi demonstrasi di kota-kota di Myanmar. (Foto: The Star)

MATA INDONESIA, NAYPYIDAW – Pasukan keamanan Myanmar menekan para pengunjuk rasa di distrik Yangon dan mengancam akan memburu mereka dari pintu ke pintu. Ribuan orang yang mayoritas merupakan generasi muda kembali turun ke jalan di kota utama Myanmar, menentang jam malam.

Pengambilalihan kekuasaan yang dilakukan oleh junta militer dan penangkapan pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi menjurumuskan Myanmar ke dalam kekacauan. Berdasarkan laporan kelompok addvokasi, setidaknya 60 pengunjuk rasa tewas di tangan pasukan keamanan dan lebih dari 1,800 demonstran ditahan.

Di distrik Sanchaung polisi menembakkan senjata dan menggunakan granat kejut. Pasukan keamanan juga mengumumkan  akan memeriksa rumah siapa saja dari luar distrik dan akan menghukum siapa pun yang berani menyembunyikan para aktivis maupun pengunjuk rasa.

“Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan pengekangan maksimum dan mendesak pembebasan yang aman bagi semua tanpa kekerasan atau penangkapan,” kata juru bicara PBB Stephane Dujarric, melansir Reuters, 9 Maret 2021

Di tempat lain di Yangon, ribuan orang menentang jam 8 malam. Para pengunjuk rasa ini meneriakkan “Bebaskan siswa di Sanchaung”, mendorong pasukan keamanan menembakkan senjata dan menggunakan granat kejut demi membubarkan pengunjuk rasa.

“Kesabaran pemerintah telah habis dan ketika mencoba meminimalkan korban dalam menghentikan kerusuhan, kebanyakan orang mencari stabilitas penuh (dan) menyerukan tindakan yang lebih efektif terhadap kerusuhan,” kata Televisi negara MRTV.

Saksi mata dan media lokal melaporkan, tiga pengunjuk rasa tewas dalam demonstrasi di Myanmar utara dan Delta Irrawaddy pada Senin (8/3).

Akibat tindakan represif yang dilakukan oleh pasukan keamanan terhadap para pengunjuk rasa, sanksi demi sanksi pun dijatuhkan untuk negara anggota ASEAN itu. Terbaru, Australia resmi menanggukan kerja sama pertahanan dengan Myanmar.

Australia juga akan mengarahkan kebutuhan kemanusiaan segera kepada Rohingya dan etnis minoritas lainnya, kata Menteri Luar Negeri Australia, Marise Payne dalam sebuah pernyataan pada Minggu (7/3) malam waktu setempat.

Selain menangguhkan program kerja sama pertahanan, Canberra juga akan terus menuntut pembebasan segera Sean Turnell –seorang ekonom dan penasihat pemimpin yang digulingkan, Aung San Suu Kyi. Sebagai informasi, Sean Turnell ditahan karena akses konsuler terbatas sejak kudeta yang terjadi pada awal Februari.

BERIKAN #KomenPositif DI ARTIKEL BERITA INI

Please enter your comment!
Please enter your name here