MINEWS.ID, JAYAPURA – Dewan Gereja Papua Nugini mulai ikut campur dalam masalah Papua. Seperti dilaporkan, jubi.co.id, Konferensi Gereja Pasifik atau PCC bersama Dewan Gereja Papua Nugini atau PNGCC tanpa mengetahui duduk persoalannya mengeluarkan pernyataan mengutuk keras sikap rasisme yang ditujukan kepada orang Papua dan menuding telah terjadi peningkatan kekuatan militer di Papua.
Jubi.co.id mengaku menerima siaran pers dari kedua organisasi tersebut. Konferensi Gereja Pasifik bersama Dewan Gereja Papua Nugini juga menyesalkan semakin meningkatnya kekuatan militer Indonesia di Papua.
Sekretaris Jenderal Konferensi Gereja Pasifik, Pdt James Bhagwan dan Sekretaris Jenderal Dewan Gereja Papua Nugini, Pdt Roger Joseph menyatakan rasisme dan persekusi, serta penambahan pasukan tentara Indonesia di Papua menjadi contoh terbaru dari penindasan Indonesia terhadap Papua.
Mereka meminta Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) segera melakukan investigasi atas seluruh pelanggaran hak asasi manusia, hak sipil dan politik, serta hak ekonomi, sosial dan budaya yang sedang berlangsung di Papua.
Pdt James Bhagwan dan Pdt Roger Joseph bertemu di Port Moresby, Papua Nugini, dalam konferensi penguatan rumah tangga ekologis Papua Nugini. Konferensi itu diselenggarakan Dewan Gereja Papua Nugini, Konferensi Gereja Pasifik, dan Sekolah Tinggi Teologi Pasifik.
“Kami bertemu di Port Moresby untuk membicarakan Penentuan Nasib Sendiri dalam hubungannya dengan kerangka kerja pembangunan yang merajut keyakinan, nilai tradisional, pengetahuan, dan kearifan bagi kesejahteraan Papua Nugini dan kawasan Pasifik. Saudara-saudara kita di Tanah Papua, yang merupakan bagian dari masyarakat Melanesia, bahkan masih harus berjuang untuk mendapat penghormatan harkat dan martabatnya sebagai manusia,†kata Pdt Roger Joseph di Port Moresby, Papua Nugini, Kamis 22 Agustus 2019.
Dalam konteks hasil pertemuan para pemimpin Negara Forum Kepulauan Pasifik (PIF) yang berlangsung pekan lalu, demikian menurut Pdt James Bhagwan, persekusi dan rasisme yang dialami mahasiswa Papua menunjukkan semakin memburuknya situasi di Tanah Papua, di tengah upaya dialog masyarakat sipil dan para pemimpin Negara-negara Forum Kepulauan Pasifik.
“Dalam konteks besar masyarakat Melanesia, menyebut saudara kami di Tanah Papua sebagai ‘monyet’ sama dengan menyebut seluruh orang Kepulauan Pasifik ‘monyet’,†kata Pdt James Bhagwan seperti dikutip jubi.co.id.
Pdt James Bhagwan juga menegaskan Konferensi Gereja Pasifik bersama Dewan Gereja Papua Nugini mencatat keterlibatan aparat dalam insiden pengepungan Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya maupun tindakan rasisme terhadap para mahasiswa Papua di sana.
“Hingga ini, tidak ada permintaan maaf Negara kepada warga negara Indonesia, khususnya orang Papua. Juga tidak ada permintaan maaf kepada masyarakat adat Papua Nugini selaku tetangga yang berbatasan langsung dengan Papua,†kata Bhagwan.
Bhagwan juga mempertanyakan pilihan Indonesia mengedepankan pendekatan keamanan dengan mengirimkan 1.000 tentara tambahan ke Papua.
Bhagwan menyeru kepada para pemimpin Negara-negara di Pasifik dan PBB segera melakukan langkah untuk membahas kekerasan struktural dan rasisme terhadap orang Papua, yang dinilai sebagai rasisme sistematis yang melibatkan berbagai kelompok sosial maupun kelompok politik Indonesia.
Bhagwan juga menyoroti bahwa kekerasan struktural dan rasisme sistematis itu dilakukan oleh Indonesia, Negara yang sedang menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, dan kini berupaya menjadi anggota Komisi Hak Asasi Manusia PBB.
Padahal, sekarang seluruh pengampu kebijakan di Indonesia telah melakukan pendinginan suasana di Papua. Bahkan kepolisian terus memburu biang keributan tersebut, termasuk yang melakukannya di Asrama Papua Surabaya.
Presiden Jokowi pun sudah menyatakan permohonan maaf atas ketidaknyamanan tersebut dan meminta semua warga Indonesia tetap bersatu.
