MINEWS, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) untuk kembali menekan belanja barang pada tahun depan sehingga penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020 akan lebih efisien dan efektif lagi. Demikian disampaikan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani.
“Kita perlu kendalikan belanja barang, misalnya untuk operasional, perjalanan dinas, honor, konsinyering, bangun gedung, beli mobil, dari awal sudah kita hemat sesuai arahan Presiden dan itu kemudian diminta dilanjutkan di 2020,” ujarnya dalam diskusi media Forum Merdeka Barat 9 di Ruang Serbaguna Kemenkominfo, Jakarta, Kamis 14 November 2019.
Menurut Askolani, dengan adanya pengendalian belanja barang, maka bisa dilihat bahwa pada tahun 2020 banyak K/L mengalami penurunan belanja barangnya dibandingkan tahun 2019 dan sebelumnya.
Selain pengendalian belanja barang, kata Askolani, Jokowi juga memberikan sejumlah arahan agar penggunaan APBN 2020 semakin efisien dan efektif.
Pertama adalah melakukan pelelangan proyek lebih cepat. Bahkan, jika bisa dilakukan mulai dari sekarang sehingga bisa dieksekusi pada Januari 2020.
“Jangan dilakukan dari Januari (2020), harusnya dari sekarang (lelang) sudah dilakukan karena di PP Pengadaan Barang kita dimungkinkan untuk lelang dini. Kalau lelang dari sekarang maka bisa dieksekusi Januari. Kalau lelang Januari, eksekusi bisa bulan 2, 3, 4, dan bisa menghambat spending di 2020,” katanya.
Kedua, Jokowi juga berpesan bahwa yang penting adalah bukan belanjanya, tapi efektivitasnya, di mana dari belanja itu harus nyata jadi barang dan bermanfaat bagi masyarakat.
“Jangan belanja habis kemudian barangnya tidak guna. Itu Presiden tidak mau. Belanja itu harus punya nilai tambah. Makanya Ibu Menteri Keuangan mengingatkan bahwa setiap Rupiah, uang pajak, uang dari rakyat harus betul-betul berguna dan kembali kepada masyarakat,” kata Askolani.
Ketiga, Presiden menekankan pada pengutanan sinergi antar intansi pemerintah. Sebab, jika masing-masing K/L dan pemerintah daerah jalan sendirian dalam sebuah proyek maka bisa terjadi inefisiensi dan duplikasi anggaran.
“Presiden mencontohkan membangun Labuan Bajo harus lintas intistusi pengerjaannya. PU membangun jalan, Perhuhubungan membangun bandara, pemda mengurus pembebasan tanah, Pariwisata urusan promosi. Kalau tidak sinergi dan jalan masingmasing, Labuan Bajo tidak akan selesai efektif dan kemungkinan anggarannya tidak efisien,” ujarnya.
Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo telah menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) serta Dana Alokasi Transfer ke Daerah dan Desa (TKDD) tahun 2020 kepada 12 K/L dan seluruh gubernur, di Istana Negara, Jakarta, Kamis 14 November 2019.
