MATA INDONESIA, NEW YORK – Pakar independen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai hak asasi manusia di Myanmar, Tom Andrews, mengatakan kepada komite PBB bahwa bencana lain sudah dekat.
“Saya telah menerima informasi yang dapat dipercaya bahwa junta sedang memindahkan puluhan ribu tentara dan persenjataan berat ke wilayah barat laut negara itu, seolah-olah bersiap untuk menyerang pasukan pertahanan lokal ini,” kata Andrews.
Dia mengatakan layanan internet telah terputus ke daerah tersebut dan militer menggunakan taktik yang serupa dengan yang digunakan dalam serangan 2016 dan 2017 terhadap Muslim Rohingya di negara bagian Rakhine.
“Kita semua harus siap, karena orang-orang di bagian Myanmar ini bersiap, untuk kejahatan kekejaman massal yang lebih banyak lagi,” kata pelapor khusus itu.
Dia mengatakan bahwa sejak kudeta Februari, militer telah terlibat dalam kemungkinan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang. Dia juga mengkritik pasukan oposisi karena apa yang dia katakan sebagai bukti pelanggaran hak asasi manusia, termasuk pembunuhan dan pembunuhan tanpa pandang bulu terhadap non-kombatan.
Andrews mendesak masyarakat internasional untuk menolak uang, senjata, dan pengakuan Tatmadaw, sambil terus mengirimkan bantuan kemanusiaan kepada rakyat.
Pada kesempatan terpisah utusan Khusus PBB untuk Myanmar mendesak pemimpin junta militer, Min Aung Hlaing, untuk mundur dan mengembalikan kekuasaan yang direbut dalam kudeta 1 Februari.
Christine Schraner Burgener kepada komite Majelis Umum PBB yang menangani masalah hak asasi manusia menyarankan junta untuk menyerahkan kekuasaan tersebut kepada pemerintah yang terpilih secara demokratis.
“Saya tidak melihat masa depan yang stabil atau layak bagi Myanmar di bawah kepemimpinan panglima tertinggi dan Tatmadaw (militer),” kata Christine Schraner Burgener kepada komite Majelis Umum PBB yang menangani masalah hak asasi manusia.
“Jika Jenderal Senior Min Aung Hlaing benar-benar peduli dengan masa depan negaranya, dia harus mundur dan menyerahkan kekuasaan Tatmadaw kepada pemerintah sipil sesuai dengan kehendak rakyat,” tambahnya, melansir VOA.
Schraner Burgener mengajukan banding dalam briefing terakhirnya di PBB. Dia akan mengundurkan diri pada 31 Oktober, setelah 3½ tahun menjabat.
Christine menghabiskan sembilan bulan terakhir berurusan dengan dampak dari kudeta militer, yang telah menjerumuskan Myanmar dalam kekacauan dan kekerasan. Di mana ribuan warga sipil tewas, ribuan lainnya dipenjara, dan lebih dari 250 ribu mengungsi.
Tatmadaw mengklaim penipuan yang meluas dalam pemilihan umum yang digelar pada November 2020, yang dimenangkan secara telak oleh Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan de facto Aung San Suu Kyi.
Militer kemudian menahan Suu Kyi, Presiden Win Myint dan pejabat tinggi NLD lainnya dan mulai menindak demonstrasi damai.
Militer telah mengabaikan tekanan internasional untuk membalikkan situasi, dan kondisinya terus memburuk. Kekerasan telah menyebar ke seluruh negeri, dan Pemerintah Persatuan Nasional NLD telah membentuk Angkatan Pertahanan Rakyatnya sendiri.
“Myanmar dengan cepat bergerak menuju jurang maut, dan pengorbanan apa pun yang diperlukan dari kita sekarang untuk menariknya ke arah yang berbeda akan menjadi harga yang kecil sehubungan dengan tantangan monumental yang akan kita hadapi beberapa tahun ke depan,” katanya.
Sebelum kudeta, setidaknya sekitar 1 juta warga Myanmar membutuhkan bantuan kemanusiaan. Sejak Februari jumlah itu meroket menjadi 3 juta jiwa. Layanan kesehatan dan perbankan runtuh dan angka pengangguran meroket.
