MATA INDONESIA, JAKARTA – PDIP tampaknya benar-benar terpukul dengan ditetapkannya Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan suap pengadaan bansos Covid-19.
Juliari diketahui merupakan salah satu petinggi PDIP, bahkan jabatannya bukan main-main, yakni Wakil Bendahara Umum.
Menurut Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, pihaknya menghormati semua proses hukum yang berlaku, dan mengambil banyak pelajaran dari peristiwa ini.
“Partai menghormati seluruh proses hukum yang sedang berlangsung. Hukum adalah jalan peradaban untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Siapa pun wajib bekerja sama dengan upaya yang dilakukan oleh KPK tersebut,” kata Hasto dalam keterangan tertulis, Minggu 6 Desember 2020.
“Seluruh anggota dan kader partai agar benar-benar mengambil pelajaran dari apa yang terjadi,” ujarnya menambahkan.
Hasto berkata, PDIP selalu mengingatkan para kader agar tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk melakukan korupsi.
“Kalau sudah menyangkut hal tersebut, Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati selalu memberikan arahan kepada kadernya yang punya jabatan politik untuk tidak melakukan penyalahgunaan kekuasan, tidak korupsi. Tertib hukum adalah wajib bagi wajah pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi,” kata Hasto.
