Menko Perekonomian: Ini Solusi Cegah Kenaikan Harga Tiket Pesawat

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA-Menurunya jumlah penumpang pesawat saat mudik tahun ini, merupakan imbas dari mahalnya tiket pesawat untuk penerbangan domestik. Namun, hal itu sebenarnya bisa dicegah, jika struktur pasar dalam industri penerbangan nasional tidak dalam kondisi duopoli atau mengalami perubahan akibat kedatangan maskapai asing.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution. “Kenaikan harga tiket penerbangan domestik tidak akan terjadi setajam itu, jika struktur pasarnya tidak dalam kondisi duopoli,” ujarnya mengutip Antara, Kamis 6 Juni 2019.

Darmin mengatakan bahwa struktur pasar dalam industri penerbangan nasional saat ini dalam kondisi duopoli, di mana industri penerbangan domestik dikuasai oleh maskapai Garuda dengan grupnya dan Lion Air dengan grupnya.

“Kenapa harga tiket tiba-tiba naik? tentu ada karena langkah-langkah internal dari perusahaan-perusahaan penerbangan. Namun mereka bisa melakukan itu karena pesaingnya tidak ada,” katanya.

Dia juga menambahkan, seandainya pesaing dari maskapai asing itu hadir dalam pasar penerbangan domestik, maka maskapai domestik tidak akan bisa menaikkan harga tiket pesawat sejak jauh-jauh hari dan struktur pasar tidak dalam kondisi duopoli.

“Kalau struktur pasar memberikan kekuatan atau power yang agak berlebihan di produsen, maka jawabannya adalah dengan mengundang pesaingnya agar maskapai-maskapai yang sudah eksis menurunkan harga. Itu dia solusinya,” katanya.

Menurut dia, pemerintah saat ini tidak hanya memihak kepada produsen saja, namun juga harus berpihak kepada konsumen terkait masalah harga tiket pesawat domestik.

Berita Terbaru

Antisipasi Daging Sapi Terjangkit Antraks, Pemkot Jogja Sidak Pedagang Pasar

Mata Indonesia, Gunung Kidul - Kasus antraks yang terjadi di Gunungkidul dan Sleman diantisipasi lebih cepat oleh Pemkot Jogja. Meski Kementan sudah menggerakkan jajarannya termasuk Pemkab Gunungkidul untuk memvaksinasi hewan ternak warga, antisipasi oleh pemerintah wilayah lain juga harus dilakukan.
- Advertisement -

Baca berita yang ini