Menkeu: Pertumbuhan Ekonomi 2021 Berkisar 4,5 Persen

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Pertumbuhan ekonomi diusulkan berkisar 4,5 – 5,5 persen. Usulan itu disampaikan pemerintah sebagai salah satu dasar penyusunan Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) tahun 2021.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan usulan besaran indikator ekonomi makro tersebut mempertimbangkan risiko terkait wabah COVID-19. Sebab kondisi yang masih berlangsung saat ini belum ada kepastian dan diperkirakan mempengaruhi tahun 2021.

Baca Juga: Pemerintah Rilis Kerangka Ekonomi Makro RI 2021, Ini Rinciannya

Selain pertumbuhan ekonomi, indikator ekonomi makro lainnya sebagai dasar penyusunan RAPBN 2021 adalah inflasi yang berkisar 2,0-4,0 persen. Kemudian tingkat suku bunga SBN 10 tahun yakni 6,67 – 9,56 persen.

Selanjutnya nilai tukar rupiah diperkirakan dalam kisaran Rp 14.900-Rp 15.300 per dolar AS, harga minyak mentah Indonesia mencapai kisaran 40-50 dolar AS per barel.

Kemudian, lifting minyak mencapai 677 – 737 ribu barel per hari dan lifting gas bumi kisaran 1.085 – 1.173 ribu barel setara minyak per hari.

Sementara kebijakan fiskal tahun 2021 akan selaras dengan rencana kerja pemerintah yakni mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial. Fokusnya adalah pemulihan industri, pariwisata, investasi, reformasi sistem kesehatan nasional, dan jaring pengaman sosial serta reformasi sistem ketahanan bencana.

“Fokus pembangunan ini diharapkan mampu menghidupkan kembali mesin ekonomi nasional yang menghadapi tantangan COVID dan dalam momentum pertumbuhan,” katanya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Antisipasi Daging Sapi Terjangkit Antraks, Pemkot Jogja Sidak Pedagang Pasar

Mata Indonesia, Gunung Kidul - Kasus antraks yang terjadi di Gunungkidul dan Sleman diantisipasi lebih cepat oleh Pemkot Jogja. Meski Kementan sudah menggerakkan jajarannya termasuk Pemkab Gunungkidul untuk memvaksinasi hewan ternak warga, antisipasi oleh pemerintah wilayah lain juga harus dilakukan.
- Advertisement -

Baca berita yang ini