Mengenal Aplikasi Jaga Bansos yang Diluncurkan KPK

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru saja merilis aplikasi bernama ‘Jaga Bansos’ sebagai alat monitoring penyaluran bantuan sosial pandemi Covid-19 di seluruh daerah agar tepat sasaran.

Ketua KPK Firli Bahuri pada Jumat 29 Mei 2020 berkata, aplikasi ini sudah bisa masyarakat unduh secara gratis melalui Playstore bagi pengguna Android ataupun Appstore bagi pengguna iOS.

Ia menyebut, hadirnya ‘Jaga Bansos’ ini adalah bentuk kerja sama dengan sejumlah kementerian dan lembaga terkait.

Sejauh ini, hasil monitoring KPK setidaknya ada 8.978.580 kepala keluarga yang menjadi penerima bansos dengan 10 provinsi terbanyak adalah Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, Sulawesi Selatan, Lampung, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Barat, dan Aceh.

Dengan diluncurkannya aplikasi ini, Firli Bahuri berharap semua bantuan sosial bisa tepat sasaran dan bermanfaat bagi rakyat.

“Kita sama-sama ingin menjamin bansos tepat sasaran, tepat guna, dan tidak ada penyimpangan,” ujar dia melalui kanal YouTube KPK.

Dalam kesempatan sama, Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara menyebut masyarakat di wilayah yang sulit dijangkau bakal menerima bansos tunai dari pemerintah sekaligus untuk tiga bulan.

Hal ini disebut Juliari telah mendapat persetujuan langsung dari Presiden Joko Widodo saat rapat terbatas.

“Kami dapat persetujuan Pak Presiden, ini sekaligus kami ingin melaporkan, sekitar 400 ribu kepala keluarga di wilayah terpencil bansos tunai akan kami salurkan tiga tahap sekaligus,” kata Mensos.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Antisipasi Daging Sapi Terjangkit Antraks, Pemkot Jogja Sidak Pedagang Pasar

Mata Indonesia, Gunung Kidul - Kasus antraks yang terjadi di Gunungkidul dan Sleman diantisipasi lebih cepat oleh Pemkot Jogja. Meski Kementan sudah menggerakkan jajarannya termasuk Pemkab Gunungkidul untuk memvaksinasi hewan ternak warga, antisipasi oleh pemerintah wilayah lain juga harus dilakukan.
- Advertisement -

Baca berita yang ini