MATA INDONESIA, JAKARTA –Sejumlah kasus malapraktik pada pengisian jabatan, baik jabatan pimpinan tinggi (JPT), jabatan administrasi, dan jabatan fungsional diaggap menciderai kebijakan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN). Lantaran tak dilakukan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja alias sistem merit.
Hal ini juga menjadi salah satu fokus Presiden dan telah masuk agenda nasional melalui RPJMN 2020 – 2024.
Plt Kepala Biro Humas BKN Paryono mengatakan, realisasi target tersebut ditempuh dengan cara BKN bersinergi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (KemenPPN/Bappenas), Kantor Staf Presiden (KSP), dan Komisi Pemberantasan Koruspi (KPK).
“Ini sebagai bagian dari program Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (Stranas PK), termasuk yang menyangkut jual-beli jabatan,” ujarnya di Jakarta, Rabu 19 Februari 2020.
BKN pun menetapkan dua program prioritas untuk merealisasikan target Pemerintah tersebut. Pertama, BKN menerbitkan standar penyelenggaraan penilaian kompetensi yang wajib dilakukan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (K/L/D). Hal itu direalisasikan melalui Peraturan BKN Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggara Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil.
Kedua, BKN menyelenggarakan penilaian kompetensi melalui Talent Pool ASN yang sudah dilakukan sejak tahun 2017 yang menjadi gerbang awal pembentukan database manajemen talenta nasional.
Paryono juga mengatakan, dengan Peraturan BKN 26/2019, maka penilaian kompetensi ASN harus dilakukan oleh Penyelenggara Penilaian Kompetensi. Hal tersebut berlaku untuk sektor instansi pemerintah maupun non pemerintah yang sudah diakreditasi dan memperoleh nilai kelayakan dari BKN, sebagaimana tertera pada pasal 47 UU ASN.
“Dengan standar tersebut, setiap penyelenggara penilai kompetensi terhadap ASN harus terakreditasi oleh BKN dengan memenuhi setidaknya unsur yang mencakup unsur organisasi atau kelembagaan, SDM dan unsur metode pelaksanaan penilaian kompetensi,” katanya.
Kata Paryono, untuk memastikan setiap instansi memenuhi unsur tersebut, pihaknya sudah mulai melakukan akreditasi lembaga AC pada sejumlah K/L/D sejak penghujung tahun 2019.
