MINEWS, JAKARTA-Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD angkat bicara terkait penyerahan pengelolaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh ketua Agus Rahardjo kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurutnya, hal itu tidak bisa dilakukan. Sebab, secara hukum, KPK bukan mandataris presiden. “Tidak bisa dia lalu mengembalikan mandat kepada presiden karena presiden tak pernah memberikan mandat ke KPK,” kata Mahfud, Minggu 15 September 2019.
Mahfud mengatakan di dalam ilmu hukum mandataris adalah orang yang diberikan mandat oleh pejabat tertentu, tetapi yang bertanggung jawab adalah pemberi mandat. Sehingga, yang diberi tugas disebut mandataris.
“Sebelum 2002, presiden adalah mandataris MPR. Presiden diberi mandat dan yang bertanggung jawab MPR. Nah, KPK itu bukan mandataris presiden sehingga tak ada istilah hukum mandat kok dikembalikan,” katanya.
Dalam Pasal 32 Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002, orang yang mengembalikan mandat karena pensiun, meninggal dunia, atau karena mengundurkan diri.
Adapun KPK, bukan mandataris siapapun. Lembaga itu independen kendati berada di lingkaran kepengurusan eksekutif, namun bukan di bawah presiden.
Dengan demikian, kata Mahfud, secara yuridis pengembalian mandat yang dilakukan pimpinan KPK tidak berarti KPK kosong karena lembaga antirasuah itu bukan mandataris presiden.
Meski demikian, menurut Mahfud, secara arif Presiden Joko Widodo perlu memanggil para pimpinan KPK untuk bertukar pendapat, konsultasi, serta berdiskusi mengenai nasib KPK.
 Mahfud MD angkat bicara terkait penyerahan pengelolaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh ketua Agus Rahardjo kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).){kind=link}