MATA INDONESIA, JAKARTA-Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md mengungkapkan bahwa dana yang disiapkan pemerintah Indonesia untuk Papua cukup besar.
Akan tetapi, banyak pejabat di daerah tersebut melakukan korupsi yang pada akhirnya masyarakat Papua sendiri tidak merasakan dampaknya.
“Dana yang disiapkan untuk Papua itu besar sekali, tetapi dikorupsi oleh elite-elitenya di sana. Rakyatnya enggak kebagian. Nah, sekarang kita mengatur bagaimana nih caranya agar sampai,” ujarnya.
Nah, saat ini pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerapkan pendekatan kesejateraan untuk masyarakat Papua. Pemerintah juga tengah menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) ihwal pembangunan di Papua.
“Sudah menyiapkan Perpres, sedang dipelajari agar pembangunan di Papua betul-betul dirasakan oleh rakyatnya,” ujar Mahfud dalam konferensi pers, Kamis 3 Desember 2020.
Selain itu, Mahfud menjelaskan pihaknya juga sedang dalam proses merevisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua. Revisi tersebut, sambungnya, mencakup dua hal, yaitu dana otsus dan pemekaran wilayah. “Nantinya dana otsus, dibesarkan dari 2 persen menjadi 2,25 persen,” katanya.
Menurutnya, pemekaran wilayah Papua bertujuan agar yang ngurus daerah tersrbut lebih banyak serta menjadi lebih teratur. Nantinya, sambung Mahfud proses pemekaran dilakukan secapatnya dengan tetap mematuhi aturan perundang-undangan.
“Tujuan itu semua nantinya adalah kesejateraan bagi Orang Asli Papua. MPR memantau, DPR memantau Kemendagri yang mengorganisasikan pemerintahannya,” katanya.
