MINEWS.ID, JAKARTA – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kembali membongkar keanehan Rancangan APBD 2020 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta soal pengadaan satu unit komputer senilai Rp 128,9 miliar.
Kejanggalan itu kali ini diungkapkan anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Anthony Winza Prabowo.
Menurut Winza di BPRD tercatat satu unit komputer senilai Rp 60 miliar, ditambah sembilan unit lagi juga senilai Rp 60 miliar sehingga jumlah seluruhnya Rp 120 miliar.
“Tolong dijelaskan, saya enggak berani nuduh dulu,” kata Winza, Kamis 5 Desember 2019.
Anggaran itu diusulkan Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Dia pun meminta jaminan dari BPRD DKI bahwa pembelian alat mahal itu bakal berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Namun, Kepala BPRD Faisal Syafruddin tidak mau mengomentarinya dan menyatakan akan menjelaskannya pada sesi rapat berikutnya dengan DPRD DKI Jakarta.
Anggaran untuk pembelian itu tepatnya senilai Rp 128.992.331.600 dengan rincian satu unit Mainframe Z14 ZR1 Rp 66,6 miliar (dengan PPN), dua unit SAN switch seharga Rp 3,49 miliar (dengan PPN), enam unit server seharga Rp 307,9 juta (dengan PPN), dan sembilan unit storage untuk mainframe seharga Rp 58,5 miliar.
