MATA INDONESIA, JAKARTA – Presiden Joko Widodo mengucurkan anggaran senilai Rp 405,1 triliun untuk menghadapi dampak wabah corona (Covid-19) di Indonesia. Alokasi dana itu diterbitkan dalam Perppu Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan. Kebijakan ini juga dinilai sebagai hasil dari kajian berbasis data dan fakta di lapangan yang dihimpun oleh Kementerian maupun Lembaga terkait.
Kepala Ekonom BNI Ryan Kiryanto pun sependapat. Ia mengatakan, tambahan alokasi anggaran untuk corona ini sudah melalui pengkajian lintas kementerian/lembaga. “Sehingga angka boleh dibilang kredibel dan reliable,” ujarnya kepada Mata Indonesia, Rabu 1 April 2020.
Ryan juga menjelaskan bahwa keputusan ini bersifat strategis dan darurat karena mengingat wabah corona telah masuk dalam kategori sebagai kasus extraordinary (luar biasa). Ia pun berharap dengan adanya kebijakan ini cashflow dan produktivitas Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) ikut terbantu. Termasuk UMKM yang kreditnya direstrukturisasi oleh perbankan.
“Kebijakan ini bertujuan agar pelaku UMKM tidak jatuh berguguran di saat perekonomian global dan nasional sedang melambat. Maklum, pelaku UMKM jumlahnya banyak dan mampu menyerap tenaga kerja yang banyak juga,” katanya.
Ryan lalu menyarankan agar pemerintah segera melakukan koordinasi lintas kementerian, termasuk Kemenkop UKM. Hal tersebut untuk menindaklanjuti instruksi Jokowi dalam membantu pelaku UMKM sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
“Ini harus segera, tidak boleh lamban, karena kita semua sedang berkejaran dengan perluasan pandemi Covid 19,” ujar penuh harap.
Sebagai informasi, rincian dari anggaran senilai Rp 405,1 triliun itu, dialokasikan sebesar Rp 75 triliun untuk belanja bidang kesehatan. Lalu sebesar Rp 110 triliun untuk perlindungan sosial dan Rp 70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat (KUR). Kemudian senilai Rp 150 triliun untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional.
