MATA INDONESIA, NAYPYIDAW – Krisis internal yang terjadi di Myanmar akan menjadi topik pembahasan saat negara-negara Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN bertemu di KTT ASEAN yang diselenggarakan di Jakarta, pada Sabtu (24/4).
ASEAN yang beranggotakan 10 negara itu sejatinya telah mencoba menemukan cara untuk membawa Myanmar keluar dari kekacauan berdarah yang terjadi pasca-kudeta militer terhadap pemerintah terpilih yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi.
Asisten Direktur Divisi Hubungan Masyarakat Sekretariat ASEAN, Romeo Jr. Abad Arca, mengatakan bahwa KTT ASEAN akan berlangsung di bawah protokol kesehatan dan keamanan yang ketat karena pandemi virus corona.
Masih belum jelas berapa banyak pemimpin negara-negara ASEAN yang akan menghadiri KTT tersebut. Pejabat Thailand memastikan bahwa kepala junta militer yang saat ini memimpin pemerintahan Myanmar, Min Aung Hlaing dipastikan hadir.
Militer Myanmar menunjukkan sedikit kesediaan untuk terlibat dengan negara tetangga, meski tidak ada tanda-tanda ingin melakukan dialog dengan anggota pemerintah yang digulingkan.
Masalah lain muncul, di mana politisi pro-demokrasi, termasuk anggota parlemen yang digulingkan dari Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi mengumumkan pembentukan Pemerintah Persatuan Nasional atau National Unity Government (NUG) pada Jumat (16/4).
Pemerintahan bayangan ini juga mendesak para pemimpin Asia Tenggara untuk memberinya tempat dalam perundingan penting pekan depan, dan tidak mengakui rezim militer yang merebut kekuasaan lewat kudeta pada Februari.
“Apabila ASEAN mau membantu memecahkan situasi Myanmar, mereka tidak akan mencapai apapun tanpa berkonsultasi dan berunding dengan NUG, yang didukung oleh rakyat dan memiliki legitimasi penuh,” kata Moe Zaw Oo, Wakil Menteri Urusan Luar Negeri NUG.
“Penting agar dewan militer tidak diakui. Ini harus ditangani dengan hati-hati,” sambungnya belum lama ini.
Mantan Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-moon mendesak penggantinya, Antonio Guterres untuk terlibat langsung dengan militer Myanmar demi mencegah eskalasi kekerasan terhadap warga sipil dan mendesak negara-negara Asia Tenggara untuk tidak menganggap kekacauan itu sebagai masalah internal Myanmar.
“Mengingat berat dan mendesaknya situasi, saya yakin sekretaris jenderal sendiri harus menggunakan jasa baiknya untuk terlibat langsung dengan militer Myanmar, untuk mencegah eskalasi kekerasan,” Ban Ki-moon dalam Pertemuan Dewan Keamanan PBB.
Sementara utusan khusus Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk Myanmar, Christine Schraner Burgener, telah berkomunikasi dengan militer sejak kudeta. Akan tetapi, junta militer tidak memberikan akses untuk berkunjung
