MATA INDONESIA, JAKARTA – Pembangunan Papua dan Papua Barat yang dilakukan Pemerintahan Jokowi bukan retorika belaka. Tenaga Ahli Utama Kedeputian III Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono mengungkapkan sejumlah indikator kemajuan kedua provinsi paling timur Indonesia tersebut.
Indikator sosial-ekonomi di Papua dan Papua Barat periode 2015-2019 membaik. Angka kemiskinan sepanjang tahun itu misalnya turun dari 28,40 persen menjadi 25,53 persen di Provinsi Papua.
Sementara angka yang sama di Papua Barat dari semula 25,72 persen turun menjadi 22,17 persen.
Begitu juga Indeks Pembangunan Manusia di Papua pada periode itu naik dari 57,25 ke 60,84, sedangkan Papua Barat dari 61,73 ke 64,7.
Selain itu, studi yang dilakukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan The Asia Foundation pada 2018 menunjukkan pembangunan jaringan jalan di wilayah itu telah memperbaiki kehidupan sosial ekonomi masyarakat melalui perbaikan konektivitas.
Kehidupan ekonomi masyarakat meningkat karena mereka bisa menjual barang dagangan ke luar daerah dalam jumlah lebih banyak dibandingkan sebelumnya.
Perbaikan konektivitas juga memperbaiki kehidupan sosial, karena masyarakat bisa lebih sering saling mengunjungi.
“Pembangunan jalan mendorong penurunan biaya dan waktu tempuh,” ujar Edy di Jakarta, Selasa 1 Desember 2020.
Ukuran kesejahteraan masyarakat di sana juga cenderung membaik seperti Koefisien Gini Papua naik sedikit dari 0,392 (2015) menjadi 0,394 (2019). Sedangkan di Papua Barat dari 0,428 pada 2015 menjadi 0,386 pada 2019.
Angka pengangguran di kedua provinsi itu juga tercatat menurun dalam empat tahun terakhir. Pengangguran terbuka di dua provinsi tersebut selama periode 2015-2019, turun dari 3,99 persen menjadi 3,65 persen untuk Papua dan dari 8,08 persen menjadi 6,24 persen untuk Papua Barat.
Namun Edy mengakui, pertumbuhan ekonomi Papua pada 2019 memang negatif, disebabkan penurunan tajam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari sektor pertambangan akibat transisi sistem produksi PT Freeport dari tambang terbuka menjadi tambang bawah tanah.
Tetapi jika sektor pertambangan dikeluarkan, pertumbuhan ekonomi Papua 2019 relatif p bagus, yaitu 5,03 persen saat pertumbuhan ekonomi nasional 5,02 persen.
Menurut Edy hal itu menunjukkan secara umum distribusi pendapatan di wilayah Papua dan Papua Barat membaik.
Di sisi lain, pada akhir 2019 pemerintah meresmikan beroperasinya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong, Papua Barat. Edy mengatakan, KEK Sorong difokuskan di industri pengolahan hasil tambang (nikel) dan hasil hutan/perkebunan.
