MINEWS.ID, JAKARTA – Kasus suap pada impor bawang putih yang baru saja dibongkar melalui operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena kebijakan Kementerian Pertanian (Kementan) dan Perdagangan (Kemendag) tidak kompak.
Praktik itu mengulangi modus serupa pada 2013 saat KPK membongkar dugaan korupsi impor daging sapi yang melibatkan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
“Titik lemahnya itu sebenarnya ada Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan. Jadi seperti kemarin ada impor beras Kementerian Pertanian mengatakan beras banyak tapi masih saja diimpor, akhirnya Kepala Bulog yang mengeluh, mau ditaruh di mana beras impor itu karena gudangnya sudah penuh?” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Jakarta, Jum’at 9 Agustus 2019.
Laode meminta pemerintah dengan tegas segera menghentikan praktik korupsi tersebut agar penentuan kuota tidak menjadi lahan praktik suap-menyuap.
Menurutnya praktik seperti itu terjadi di hampir semua komoditas, sehingga di pasar masih kelebihan karena mereka ingin mendapat keuntungan ekonomi.
Ketidaksinkronan kebijakan itu juga membuka celah terjadinya praktik perdagangan pengaruh (trading in influence) untuk penentuan kuota impor tersebut.
Praktik tersebut bisa tumbuh subur karena selisih harga komoditi di luar negeri dengan dalam negeri tinggi sekali.
Dia menyontohkan harga bawang putih di Indonesia jauh lebih mahal dari China, begitu juga harga beras.
Seperti bawang putih harganya satu kilo di sini berapa? Kalau di China murah sekali, beras juga begitu harga beras itu setengahnya harga per kilogram di luar negeri dengan dalam negeri,” jelas Laode.
Dalam kasus impor bawang putih, anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP I Nyoman Dhamantra (INY) bersama lima orang lainnya yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
I Nyoman diduga menerima “fee” Rp 2 miliar dari pemilik PT Cahaya Sakti Agro (CSA) Chandry Suanda alias Afung agar Afung mendapat kuota impor bawang putih.
