MATA INDONESIA, JAKARTA – Koordinasi lintas kementerian dinilai bisa menjadi solusi untuk terus memberdayakan masyarakat adat Papua atau orang asli Papua. Sekretaris Bappeda Provinsi Papua Adolof Kambuaya menegaskan bahwa pembangunan proyek infrastruktur harus selaras dengan pemberdayaan masyarakat adat sekitar.
“Kami minta pusat, terus koordinasi dengan Kementan dan Perkebunan untuk mempersiapkan kegiatan yang mendukung rakyat kami ini supaya mereka bisa manfaatkan jalan ini sesuai dengan potensi yang ada. Jangan jalan dibangun tapi rakyat tidak diberdayakan,” kata Adolof.
Pernyataan ini mengacu pada salah satu proyek yaitu pembangunan Jalan Trans-Papua yang bertujuan untuk menghubungkan antara kota dan kabupaten untuk membuka keterisolasian. Selain itu, proyek ini juga bertujuan untuk menekan biaya logistik dan menggerakan roda perekonomian.
Adolof menilai bahwa langkah tersebut sudah terealisasi dengan baik khususnya untuk menjangkau daerah-daerah daratan. Maka, saat ini fokus lebih diutamakan untuk menjangkau masyarakat di daerah kepulauan.
“Dari kementerian PUPR kami sampaikan terima kasih karena saat ini konsen di wilayah darat atau tanah besar, tapi di wilayah kepualauan belum tangani baik, seperti Yapen , Biak ni harus ditangani karena pengembangan pariwisata dan seterusnya ke depan,” kata Adolof.
Adapun proyek ruas Jalan Trans-Papua akan segera diaspal pada tahun ini. Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Jhon Wempi Wetipo menegaskan bahwa jalan yang sudah dikerjakan mencapai 3.500 km.
“Yang tersisa itu sekitar 70 km yang belum kita buka, ada beberapa ruas baru juga yang akan kita buka. Sekarang konektivitas di Papua dan Papua Barat sudah dilakukan hampir 90 persen,” kata Jhon.
Salah satu ruas jalan Trans Papua yang akan dikerjakan itu yaitu rute yang menghubungkan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua Barat menuju Kabupaten Nabire di Provinsi Papua.
