Kelola BUMN, Ini PR Berat Erick Tohir dan Wamennya ke depan

MINEWS, JAKARTA–Erick Tohir ditunjuk sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menggantikan Rini Soemarno dalam periode kedua Jokowi. Selain itu, dia juga akan dibantu oleh dua wakil menteri (wamen) BUMN, Budi Gunadi Sadikin dan Kartika Wiryoatmojo.

Menurut peneliti Alpha Research Database Ferdy Hasiman, kolaborasi tiga sosok ini bisa diandalkan mengubah kompetensi dan budaya bisnis perusahaan milik BUMN. Namun kata dia, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh tiga serangkai ini ke depan.

Pertama, tantangan perbankan dan industri keuangan Indonesia ke depan sangat berat. Maka, bank-bank BUMN harus mampu berkompetisi dengan bank-bank asing yang sangat menjadi dominan di Indonesia.

“Maka Erick dan dua wamennya harus mampu menciptakan good corporate governance di BUMN dan membendung laju korupsi di kementerian BUMN,” ujar dia di Jakarta.

Kata Ferdy, sosok Erick yang dikenal sebagai seorang leader bisa menjadi bekal baginya untuk memimpin kementerian BUMN. Alasannya karena, banyak sekali Dirut dan komisaris yang diutus dari partai politik dan beberapa kelompok bisnis dengan berbagai kepentingannya.

“Ini membutuhkan seorang pemimpin yang berani agar tidak tersandra ego sektoral. Erick harus mampu mengubah budaya BUMN menjadi lebih kompetitif, mampu bersaing di pasar global dan beradaptasi dengan cara-cara berbisnis baru di jaman ekonomi digital yang tumbuh cepat sekarang ini,” katanya.

Kedua, perlu menaruh perhatian serius bagi kinerja sejumlah BUMN yang bermasalah. menurutnya, ketiga nahkoda baru BUMN ini memang dari kalangan profesional, namun mereka juga diharapkan mampu memberikan perhatian serius untuk membenahi perusahaan-perusahaan BUMN yang bermasalah, seperti PT Garuda Indonesia, PT Krakatau Stell Tbk dan beberapa perusahaan BUMN lain.

Selain itu, Ferdy juga menyarankan agar tiga pemimpin BUMN ini perlu mendorong PT Pertamina (Persero) agar mempercepat proses penyelesaian kilang minyak.

Erick, Budi dan Kartika juga diharapkan bisa mengurus 142 perusahaan BUMN yang selama ini banyak mendapat injeksi modal negara, tetapi kinerja mereka banyak yang tak beres.

“Banyak sekali perusahaan BUMN yang tak menghasilkan laba dan sanggup menjalankan Public Service Offering (PSO) sesuai UU BUMN,” ujarnya.

Tercatat, dari 142 BUMN baru 13 BUMN yang mampu memberikan dividen bagi negara dan tahun 2019 hanya sebesar Rp 62 triliun.

“BUMN seharusnya bisa lebih besar lagi menghasilkan dividen agar bisa menambah penerimaan negara dan bisa mengurangi beban utang,” kata Ferdy.

Terakhir yang ketiga, perlu melanjutkan gagasan holding BUMN. Publik berharap agar Erick dan Wamen BUMN, segera merealisasikan holding perusahaan perkebunan milik negara, PT Perkebunan Nusantara (PTPN). Belum ada satupun menteri BUMN yang sukses melakukan konsolidasi PTPN.

“Boleh jadi, program itu stagnan karena resistensi para eksekutif di 14 BUMN perkebunan itu, karena takut kehilangan posisi. Bisa juga karena resistensi para politisi dan elit bisnis yang kerap mendapat untung dari pembelian bahan mentah dari PTPN,” ujarnya.

Jika PTPN dikonsolidasi, kata Ferdy, Indonesia boleh berbangga diri karena memiliki perusahaan perkebunan kelas dunia. Indonesia bisa menciptakan perusahaan perkebunan sawit dan karet, terbesar dunia.

“Mengapa disebut besar dan mampu bersaing di level dunia? Jawabannya, dari 14 PTPN, total aset mereka jika digabung sebesar 5,6 miliar dolar AS tahun buku 2012. Ukuran asetnya, tentu tak bisa diragukan. Jika ditotal 14 perusahaan, mereka mampu mengontrol luas lahan sebesar 1 juta hektar konsensi sawit dan karet,” katanya.

Masih mengacu pada data tahun buku 2012, jika ditotal laba bersih ke-14 PTPN mencapai 400 juta dolar AS per tahun 2012. PTPN bukan hanya memproduksi sawit dan karet, tetapi juga memproduksi gula, teh, kopi dan cocoa.

“Itu artinya, PTPN menyentuh kehidupan rakyat kecil dan jika kinerjanya bagus, PTPN bisa menjadi pelayan rakyat yang sangat bagus ke depan,” ujarnya.

Apabila konsolidasi ke-14 perusahaan berjalan, maka PT Perkebunan Nusantara III bisa dipertimbangkan menjadi operator. Total aset ke-14 PTPN mencapai 5 miliar dolar AS atau Rp 60 triliun lebih.

Konsolidasi PTPN penting karena penggabungan aset akan mendobrak kinerja dan bisa jadi target yang dipasang pemerintah meningkatkan aset PTPN sampai tahun 2015 menjadi Rp 120 triliun, tercapai.