MATA INDONESIA, LONDON – Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson menghadapi ancaman serius setelah sekretaris pribadinya mengundang lebih dari 100 orang ke pesta “bawa minuman Anda sendiri”.
Pesta ini digelar di kediaman resmi PM Johnson di Downing Street selama periode pertama lockdown Covid-19. Sebuah video viral di media sosial menunjukkan stafnya tertawa dan bercanda tentang pesta berbeda yang diadakan selama lockdown Natal 2020.
Pengungkapan tentang serangkaian pertemuan yang terjadi di jantung pemerintahan telah memicu kritik luas, dengan pemimpin oposisi Partai Buruh Keir Starmer menuduh Johnson tidak memiliki otoritas moral untuk memimpin negara.
Johnson dan sang istri, Carrie Symonds termasuk di antara mereka yang berkumpul di kediamannya pada 20 Mei 2020, setelah Sekretaris Pribadi Utama PM, Martin Reynolds mengirim undangan melalui email menggunakan kata ganti “kami”.
Jajak pendapat singkat oleh Savanta ComRes menunjukkan 66 persen responden berpikir Johnson harus mengundurkan diri, naik 12 poin persentase dari jajak pendapat yang diambil pada Desember setelah laporan pesta Natal.
Sementara 42 persen dari mereka yang memilih Johnson pada pemilihan umum 2019 berpikir dia harus mundur, naik 9 poin. Jajak pendapat mewawancarai sampel tertimbang dari 1.040 responden dewasa secara online pada Selasa (11/1).
Jajak pendapat YouGov terhadap 5.391 responden menunjukkan peningkatan serupa pada mereka yang berpikir Johnson harus berhenti — naik menjadi 56 persen pada Selasa dari 48 persen pada 22 November 2021.
Selama beberapa bulan terakhir, Johnson yang berusia 57 tahun itu telah menghadapi kritik atas penanganannya terhadap skandal keji, pemberian kontrak Covid-19 yang menguntungkan, perbaikan flat Downing Street-nya, dan klaim bahwa dia campur tangan untuk memastikan hewan peliharaan dievakuasi selama penarikan Barat dari Afganistan pada Agustus.
Polisi London, yang sebelumnya menolak untuk menyelidiki klaim pertemuan penguncian pejabat pemerintah, mengatakan bahwa mereka telah menghubungi Kantor Kabinet atas dugaan pelanggaran undang-undang perlindungan kesehatan di Downing Street.
