Ini yang Perlu Dilakukan Jokowi-Ma’ruf untuk hadapi Perlambatan Ekonomi Global

MINEWS, JAKARTA – Perlambatan ekonomi global bakal menjadi salah satu tantangan bagi Indonesia untuk jangka waktu 5 tahun mendatang. Salah satu tantangan yang akan dihadapi oleh Jokowi dan Ma’ruf amin adalah menggerakan perekonomian domestik.

Hal ini diungkapkan oleh Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet. Ia mengatakan bahwa tantangannya saat ini adalah bagaimana memacu industri manufaktur dalam negeri, di tengah semakin mengencilnya proporsi industri manufaktur.

“Sebagai perbandingan, 10 tahun lalu proporsinya masih mencapai di kisara 30 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Namun, sekarang melambat menjadi 20 persen. Pertumbuhan Investasi asing di sektor ini pun juga melambat setidaknya dalam lima tahun terakhir ini,” kata dia kepada minews.id, Minggu 20 Oktober 2019.

Maka, kata Yusuf, saat ini Indonesia dalam periode bonus demografi atau jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dari yang tak produktif. Dan periode ini akan mencapai puncaknya pada tahun 2030.

“Artinya kita butuh pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen, jika memanfaatkan bonus tersebut. Untuk itu, perlu meneruskan upaya reindustrialisasi. Industri manufaktur penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen,” ujar dia.

Yusuf juga menganjurkan agar pemerintah juga harus menetapkan bauran kebijakan (omnibus law) dalam menjaga stabilitas perekonomian ke depan.

“Omnibus law sudah dikeluarkan untuk meningkatkan investasi, sekarang bagaimana omnibus law ini diturunkan di tingkat teknis agar bisa menjadi guidance Kementerian/Lembaga yang terlibat. Disamping itu kebijakan fiskal dan moneter juga perlu sinkron, pelonggaran moneter juga perlu diikuti dengan kebijakan fiskal,” kata dia.

Selain itu, pemerintah juga perlu memanfaatkan sebesar-besarnya ruang fiskal, yang membolehkan defisit anggaran. Pelebaran ruang fiscal, kata Yusuf, akan menjadi tantangan Kementerian Keuangan.

“Maka stance kebijakan fiskal perlu lebih ekspansif dengan tetap mempertahankan azas belanja yang tepat sasaran. Lalu untuk pertumbuhan ekonomi jika tidak ada terobosan, maka saya khawatir pertumbuhan ekonomi hanya berasa di angka 5 sampai 6 persen,” ujar dia.

Selanjutnya, Yusuf juga menyarankan agar pemerintah perlu menekan biaya logistik. Biaya logistik yang mahal akan menjadi disinsentif bagi investor untuk berinvestasi.

“Tingginya biaya logistik juga yang menjadi salah satu faktor, kenapa Vietnam bisa menggait investor khususnya di sektor manufaktur, karena biaya logistik yang lebih murah,”.

“Disamping logistik, kordinasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah perlu terus dikawal, miskordinasi antara pusat dan daerah akan menjadi preseden buruk bagi investor,” kata dia.