MINEWS, JAKARTA – Bambang Brodjonegoro dalam waktu dekat bakal melepas jabatan sebagai Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN). Ia pun mengungkap sejumlah capaiannya selama mengabdi dalam Kabinet Kerja.
Salah satu capaiannya yakni terkait pembiayaan alternatif untuk pembangunan. Sebab selama menjabat, Bambang mengubah paradigma perencanaan pembangunan tidak hanya pembangunan yang dieksekusi oleh APBN.
“Justru kita mendorong perencanaan yang lebih besar, dieksekusi oleh APBN maupun non-APBN, termasuk KPBU, investasi swasta (PINA) dan juga partisipasi BUMN,” kata Bambang di Istana Negara, Jakarta, Jumat 18 Oktober 2019.
Kebijakan itu membuat pemerintah tetap dapat mendorong pembangunan tanpa terbatasi ketersediaan APBN.
Terkait proyeksi kebutuhan anggaran infrastruktur pada tahun 2020-2024, menurut Bambang, negara ini membutuhkan lebih dari Rp 6.000 triliun. Jumlah itu, otomatis membuat APBN mungkin hanya bisa maksimal 40 persen.
Sementara BUMN 20 sampai dengan 25 persen, sisanya berarti tetap harus mengajak swasta. Selain itu, lanjutnya, pemerintah akan menyiapkan skema investasi yang menarik bagi sektor swasta.
“Intinya kita pilih proyek mana yang menarik untuk swasta. Ketika return-nya itu agak tanggung, pemerintah ‘kan punya fasilitas. Kalau KPBU ada, misalnya viability cap fund, atau ada penjaminan yang kita harap bisa menaikkan return tersebut,” ujar Bambang.
