MINEWS, JAKARTA – Indonesia memiliki 34 provinsi dengan lebih dari 500 kepala daerah di Indonesia. Tentu kondisi itu bukanlah pekerjaan mudah dalam memberantas korupsi di seluruh jajaran birokrasi tersebut.
Karena itu, kehadiran unsur Polri di jajaran pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), diyakini bisa meningkatkan efektifitas dalam memberantas korupsi di Indonesia. Kapolri Jenderal Tito Karnavian pun mengharapkan adanya unsur Polri nantinya dalam susunan komisioner KPK.
“Karena Polri memiliki jaringan sampai dengan ke daerah-daerah, kedua memiliki kemampuan dengan anggota terlatih di bidang pendidikan korupsi yang terbiasa melakukan kegiatan penyelidikan,” ujar Tito di Jakarta, Selasa 25 Juni 2019.
Ia mengingatkan bahwa sejarah awal pembentukan dan membesarkan institusi KPK terdapat campur tangan Polri di tingkat pimpinan hingga penyidikan. Di tambah, anggota Polri kini telah dibekali dengan pemahaman IT. Mereka dididik di lingkungan pendidikan reserse Polri.
“Di penyidik pun banyak sekali, baik yang masih kembali ke polisi atau yang kemudian resign dan masuk menjadi pegawai tetap KPK. Itu banyak melibatkan dari anggota kepolisian,” ujar Tito.
Tito menilai para anggota kepolisian yang telah menyelesaikan tugasnya di KPK, memiliki rekam jejak baik dan memiliki reputasi bagus. Sehingga beberapa dari mereka ditarik kembali ke Polri untuk memperkuat penanganan korupsi.
Sekaligus, kata dia, menjadi role model untuk memperbaiki kultur dalam rangka menekan budaya koruptif serta mereformasi birokrasi. “Mudah-mudahan ada anggota Polri yang bisa terpilih menjadi komisioner sehingga dalam penanganan korupsi antara KPK dan Polri sinerginya akan lebih baik dan lebih mudah,” ujar Tito.
Dalam salinan Surat Kapolri Nomor: B/722/VI/KEP/2019/SSDM tertanggal 19 Juni 2019 yang ditandatangani Asisten Bidang SDM Kapolri Irjen Eko Indra Heri, memuat sembilan nama perwira tinggi Polri yang akan mengikuti seleksi Capim KPK.
Sembilan nama tersebut adalah Wakabreskrim Polri Irjen Pol. Antam Novambar, pati Polri penugasan di BSSN Irjen Pol. Dharma Pongkerum, Widyaiswara Utama Sespim Lemdiklat Polri Irjen Pol. Coki Manurung, Analis Kebijakan Utama Bidang Polair Baharkam Polri Irjen Pol. Abdul Gofur, pati Polri penugasan Kemenaker RI Brigjen Pol. Muhammad Iswandi Hari.
Selanjutnya, Widyaiswara Madya Sespim Lemdiklat Polri Brigjen Pol. Bambang Sri Herwanto, Karo Sunluhkum Divisi Hukum Polri Brigjen Pol. Agung Makbul, Analis Kebijakan Utama Bidang Bindiklat Lemdiklat Polri Brigjen Pol. Juansih dan Wakapolda Kalbar Brigjen Pol. Sri Handayani.
