MATA INDONESIA, LONDON – Inggris meminta agar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberi akses untuk menyelidiki laporan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan Cina terhadap Muslim Uighur di wilayah Xinjiang. Bukan rahasia bila perlakuan Beijing terhadap etnis minoritas di Xinjian menjadi sorotan dunia.
Merujuk pada sebuah laporang, Menteri Luar Negeri Inggris, Dominic Raab mengatakan bahwa pelanggaran di Xinjiang, termasuk penyiksaan, kerja paksa, dan sterilisasi paksa terhadap perempuan merupakan hal-hal yang harus segera dihentikan.
“Hal tersebut terjadi dalam skala industri,” tegas Menteri Luar Negeri Inggris, Dominic Raab, melansir Reuters.
“Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia atau ahli pencari fakta independen lainnya, harus – dan saya ulangi harus, diberikan akses yang mendesak dan tidak terkekang ke Xinjiang,” katanya.
Langkah Cina mendirikan komplek dan kamp-kamp di Xinjiang dikutuk dunia. Meski Negeri Tirai Bambu berulang kali menggambarkan bahwa komplek dan kamp tersebut dibangun sebagai pusat re-edukasi guna membasmi kelompok ekstremisme dan memberi warga setempat keterampilan baru.
Namun, banyak negara menilai bahwa komplek dan kamp-kamp tersebut tak ubahnya seperti kamp konsentrasi. PBB mengungkapkan, setidaknya 1 juta orang Uighur dan Muslim lainnya telah ditahan di Xinjiang.
Sejumlah dokumen rahasia yang bocor untuk pertama kalinya mengungkapkan upaya pemerintah Cina mencuci otak ratusan ribu Muslim Uighur secara sistematis dalam jaringan kamp-kamp penjara dengan penjagaan ketat.
Dokumen yang dirilis oleh BBC menunjukkan bagaimana para tahanan dikurung, didoktrin, dan bahkan dihukum. Namun, Duta Besar untuk Cina ketika itu menyangkal berbagai dokumen tersebut dengan menyebut berita palsu.
Dokumen-dokumen resmi tersebut dibocorkan ke Konsorsium Jurnalis Investigatif Internasional (ICIJ) yang bekerja sama dengan 17 mitra media, termasuk BBC Panorama dan surat kabar Inggris, The Guardian.
Di antara dokumen pemerintah Cina yang bocor, yang disebut bahwa ICIJ “The Cina Cables”, terdapat memo sebanyak sembilan halaman yang dikirim tahun 2017 oleh Zhu Hailun.
Instruksi tersebut jelas mengatakan bahwa kamp-kamp harus dijalankan sebagai penjara dengan keamanan tinggi, dengan disiplin ketat, hukuman, serta tidak ada yang boleh keluar.
