Gus Solah: Tidak Ada Aturan yang Mengatakan Menteri Agama itu Harus NU

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA-Pengasuh Pondok Pesantren (PP) Tebuireng, Jombang KH Salahuddin Wahid atau Gus Solah merespon polemik tentang protesnya PBNU terhadap keputusan Presiden Jokowi memilih Jenderal (Purn) Fachrul Razi menjadi Menteri Agama (Menag).

Dirinya mempertanyakan kewenangan NU terhadap pemilihan menteri tersebut. “Lah urusannya NU sama menteri apa? Iya kan? Kalau partai protes ya pasti pahamlah, tapi juga tidak ada partai yang protes kan? Menerima mereka itu,” kata Gus Solah kepada wartawan di PP Tebuireng, Kamis 24 Oktober 2019.

Cucu tokoh pendiri NU KH Hasyim Asy’ari ini menjelaskan, protes PBNU terhadap keputusan Presiden Jokowi mengangkat Fachrul Razi sebagai Menag, tidak ada artinya. Karena menurut Gus Solah, tidak ada aturan yang mengharuskan Menag dari tokoh NU.

“Mungkin nama-nama yang diajukan PBNU dan Pak Ma’ruf Amin tidak baik di mata Presiden, kurang memenuhi syarat. Mungkin, saya endak tahu,” katanya.

Adik kandung Presiden Keempat RI KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ini berpendapat, memilih menteri merupakan hak sepenuhnya Presiden Jokowi. Semua pihak sudah sepatutnya menghormati hak Presiden tersebut.

Menurut dia, benar atau tidaknya keputusan presiden tidak bisa dinilai sekarang. Fachrul Razi harus diberi kesempatan untuk bekerja sebagai Menag. Penilaian baru bisa dilakukan setidaknya satu tahun ke depan.

“Kalau NU kan sudah dapat wakil presiden, iya kan? Wakil presiden kan lebih dari menteri. Jadi, kenapa ribut gitu? Ga ada alasan untuk ribut. Dan tidak ada aturan yang mengatakan harus NU,” katanya.

Sebelumnya, Ketua Pengurus Harian Tanfidziyah PBNU Robikin Emhas mengklaim, banyak kiai protes karena Jokowi memilih Fachrul Razi sebagai Menteri Agama.

“Selain pertanyaan, banyak kiai dari berbagai daerah yang menyatakan kekecewaannya dengan nada protes,” kata Ketua Pengurus Harian Tanfidziyah PBNU KH Robikin Emhas.

 

Berita Terbaru

Pilkada Damai Membutuhkan Keterlibatan Semua Pihak

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah salah satu momen krusial dalam agenda demokrasi Indonesia yang membutuhkan keterlibatan aktif dari semua...
- Advertisement -

Baca berita yang ini