Gak Puas Omnibus Law? Muhammadiyah Sarankan Judicial Review daripada Demo

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengarahkan mereka yang keberatan dengan Omnibus Law UU Cipta Kerja (Ciptaker) melakukan judicial review.

“Demo dan unjuk rasa tidak akan menyelesaikan masalah, bahkan akan menimbulkan masalah baru,” ujar Abdul Mu’ti di Jakarta, Selasa 7 Oktober 2020.

Muhammadiyah seperti dilansir Antaranews memang sejak awal meminta DPR menunda pembahasan RUU Ciptaker tersebut. Menurut dia, UU itu seharusnya mendapat masukan dari masyarakat terlebih dahulu sebelum disahkan.

Dia mengakui usul Muhammadiyah dan beberapa organisasi yang mengelola pendidikan telah diakomodasi DPR dan dikeluarkan dari undang-undang tersebut.

Namun, masih ada pasal terkait dengan perizinan yang masuk dalam Omnibus Cipta Kerja meskipun akan diatur dalam peraturan pemerintah.

Itu sebabnya, Muhammadiyah pada posisi ‘wait and see’ terhadap peraturan pemerintah tersebut.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pilkada Kota Jogja Mulai Disorot, Heroe Poerwadi Akhirnya Diusung PAN, Budi Waljiman Dikawal Gerindra

Mata Indonesia, Yogyakarta - Persiapan untuk Pilkada pada pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jogja mulai memanas. Beberapa figur telah muncul sebagai calon potensial dari berbagai partai politik, di antaranya adalah Heroe Poerwadi dan Budi Waljiman.
- Advertisement -

Baca berita yang ini