MATA INDONESIA, JAKARTA – Kritik terhadap pengelolaan Kartu Prakerja (KP) datang dari berbagai kalangan. Misalnya anggota Komisi IX dari PKS Kurniasih Mufidayati mendesak agar pemerintah menghentikan pelaksanaan KP. Bahkan seorang politisi dari PDI-P Arteria Dahlan juga melontarkan pesan yang mengejutkan. Ia mengatakan bahwa penunjukan sebuah platform digital untuk prakerja senilai Rp. 5,6 triliun harus diusut.
Pakar Komunikasi Politik Emrus Sihombing pun menilai para politisi ini boleh jadi sudah ‘mencium’ ada bau tak sedap terkait penanganan KP ini. Ia pun menganjurkan agar pemerintah harus segera mengelola dan menemukan solusi atas isu ini agar tidak menjadi bola liar, di tengah penanganan dampak corona (Covid-19). “Salah satunya dengan pendekatan manajemen krisis,” ujarnya kepada Mata Indonesia, Jumat 1 Mei 2020.
Kata Emrus, dalam manajemen krisis setidaknya ada empat hal yang harus segera dilakukan pemerintah antara lain sebagai berikut.
Pertama, menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menkoekuin) Airlangga Hartarto dengan CEO Ruangguru Adamas Belva Syah Delvara dan pimpinan vendor lainnya secara bersama-sama meminta atau melayani debat publik dengan para pihak yang menolak pelaksanaan program KP.
“Mereka harus mempersiapkan dan menyajikan fakta, data dan bukti paripurna. Jika debat publik dilakukan, masyarakat bisa mengambil kesimpulan, bahwa program KP dapat terus dilanjutkan atau dihentikan dan dananya dialokasikan ke Bansos atau untuk tanaman pangan sebagai langkah antisipatif mencegah kemungkinan krisis pangan sebagai dampak Covid-19, sebagaimana dikemukakan oleh Presiden,” kata Emrus.
Kedua, Presiden bisa saja meminta BPKP memeriksa kemungkinan terjadi penyimpangan dalam penentuan vendor dan mengaudit kewajaran pengalokasian serata penggunaan dana sebesera Rp. 5,6 triliun di kementerian dan delapan vendor digital terkait. Proses pemeriksaan dan audit dapat dilakukan secara maraton melibatkan sebanyak mungkin para auditor di BPKP dan bila perlu meminta bantuan auditor PNS di BPK.
“Hasil dan temuan BPKP disampaikan kepada Presiden, DPR-RI dan terutama kepada publik. Dengan hasil dan temuan ini akan lebih jelas dan terang benderang penggunaan dana Rp. 5,6 triliun tersebut,” katanya.
Ketiga, Presiden bisa saja memanggil Menkoekuin dan para pimpinan vendor lainnya mempersentasikan bagaimana proses sesunggungnya terjadi di dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan dan berbagai permasalah yang muncul serta pemecahan persoalan terkait dengan program KP yang sudah menjadi perbincangan publik. “Dari hasil presentasi, Presiden dapat menilai kesungguhan dan keterbukaan mereka dalam melaksanakan program KP,” ujarnya.
Keempat, sangat baik bila Presiden membentuk tim kecil, beranggotakan tiga orang untuk mengevaluasi semua tahapan proses belajar mengajar pelatihan lewat digital tersebut. Antara lain, mengevaluasi perumusan dan pencapaian kompetensi, pembuatan kurikulum, kualitas materi, proses pelatihan, kompetensi instruktur di bidangnya, melakukan wawancara mendalam kepada peserta didik (pelatihan) dan sebagainya.
“Tim ini dari para pakar pendidikan pelatihan. Hasil temuan dan rekomendasi disampaikan kepada Presiden dan kepada masyarakat,” katanya.
