Elit Dalam dan Luar Negeri Diduga Dalang Penyebar 52 Ribu Konten Hoax

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA – Sejak tanggal 27 Agustus hingga 2 September 2019, penyebaran berita bohong atau hoax mencapai 52 ribu konten. Oleh karena itu, sebelumnya Kementerian Komunikasi dan Infromasi (Kominfo) melakukan pembatasan akses internet di Papua-Papua Barat.

“Pertimbangan sementara dalam waktu beberapa hari ini masih tetap, dari pertimbangan Kapolda Papua-Papua Barat karena dan dari Kominfo tadi menyatakan 52 ribu konten hoax. Kemarin cuma 32 ribu. Sekarang mulai dari tanggal 27 sampai sekarang udah 52 ribu lebih konten hoax,” ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri, Dedi Prasetyo pada Senin 2 September 2019.

Dedi menyebut sejak kerusuhan di Papua-Papua Barat, penyebaran hoax terus meningkat. Pembatasan akses internet dibutuhkan agar berita bohong tersebut tidak menyebar ke masyarakat.

“Peningkatan dari 32 ribu menjadi 52 konten hoax dari tanggal 27 Agustus sampai tanggal 1 (September). Berarti 5 hari, naiknya 20 ribu. Bayangkan selama 5 hari biasa naik 20 ribu loh. Itu kalau bisa masuk ke sana bisa jadi apa coba,” kata dia.

Dedi mengatakan pembatasan dilakukan atas beberapa pertimbangan guna menghindari kericuhan. Menurutnya berita bohong terus menyebar di masyarakat.

“Dengan pertimbangan seperti itu sementara dibatasi dulu. Dibatasi dulu, nggak diblok. Dibatasi dulu guna menghindari berita-berita hoax itu terus menjadi meluas di masyarakat sehingga justru bisa memicu kerusuhan di masyarakat,” ujar Dedi.

Dedi menambahkan penyebaran hoax banyak disebarkan lewat Twitter, lalu diikuti Facebook. Selain itu, ia juga menduga penyebaran tersebut dilakukan oleh para elite, baik di dalam dan di luar negeri.

“Iya termasuk di luar negeri. Dan sekarang ternyata setelah dicek dari mulai tanggal 27 sampai tanggal 1 itu Twitter yang mendominasi, baru Facebook. Kalau misalnya Twitter berarti bukan melibatkan golongan menengah ke bawah, akar rumput. Kalau akar rumput sudah redam ini. Berarti dia mainnya sudah golongan middle, sama elite-elite, baik di dalam negeri dan luar negeri, yang mencoba untuk membakar itu lagi, berita hoax itu,” terangnya.

Sementara itu, hingga saat ini jaringan internet di Papua Barat mulai berangsur pulih setelah lumpuh sejak 19 Agustus 2019 saat kerusuhan massa mulai merebak.

“Sejak Minggu (1 September 2019) jaringan wifi dan indihome sudah bisa kita akses kembali. Tapi untuk jaringan data semua operator belum bisa,” kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua Barat, Frans Pieter Instia pada Senin 2 September 2019.

Berita Terbaru

Pelantikan dan Pengukuhan 27 Pejabat Tinggi Pratama Lingkup Pemprov NTT

Mata Indonesia, Kupang - Sebanyak 27 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Pemerintah Provinsi NTT dilantik dan dikukuhkan oleh Penjabat...
- Advertisement -

Baca berita yang ini