Dua Menteri yang Korupsi, Juliari P Batubara dan Edhy Prabowo
Dua Menteri yang Korupsi, Juliari P Batubara dan Edhy Prabowo

MATA INDONESIA, JAKARTA – Presiden Joko Widodo terlihat bermuram durja saat berbicara di Istana Kepresidenan Bogor, Minggu Minggu, 6 Desember 2020. Dengan suara yang cukup keras, Presiden Jokowi mengingatkan para menterinya untuk tidak melakukan praktik korupsi.

Hanya jelang 10 hari, Presiden Joko Widodo harus kehilangan dua menterinya karena korupsi. Pertama Edhy Prabowo, Menteri Kelautan dan Perikanan yang ditangkap saat ia mendarat di Bandara Soekarno Hatta, Rabu 25 November 2020. Kedua adalah Menteri Sosial Juliari P Batubara yang memilih menyerahkan diri ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Minggu, 6 Desember 2020 atas kasus korupsi penyaluran bantuan sosial atau bansos penanganan COVID-19.

Juliari diduga menerima uang suap dalam proyek penyaluran bansos tersebut sebesar 17 miliar rupiah. Uang itu diberikan oleh perusahaan rekanan yang menggarap proyek pengadaan dan penyaluran Bansos Covid-19.

Kedua menteri ini berasal dari partai politik pendukung Jokowi. Juliari merupakan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), sedangkan Edhy Prabowo adalah kader Partai Gerindra. ”Saya menghormati proses hukum yang sedang berlangsung,” ujar Jokowi. Dia meyakini KPK akan bekerja secara transparan, terbuka, dan profesional.

”Saya tidak akan melindungi siapa pun yang terlibat dalam korupsi. Itu uang rakyat. Apalagi ini terkait dengan bansos, bantuan sosial dalam rangka penanganan COVID dan pemulihan ekonomi nasional. Bansos itu sangat dibutuhkan oleh rakyat,” tegasnya.

Kemarahan Jokowi terhadap anak buahnya ini cukup beralasan. Apalagi korupsinya dana bantuan sosial (bansos) yang memang sedang dibutuhkan oleh rakyat. Jauh sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta aparat penegak hukum mengawasi mengawasi penggunaan dana penanganan wabah covid-19 yang mencapai Rp 695,2 triliun. Jika ditemukan aspek kesengajaan untuk mencoba korupsi, Jokowi meminta aparat penegak hukum “menggigit” oknum tersebut. ”Kalau ada niat buruk korupsi, ada mens reanya ya harus ditindak, silakan digigit saja,” kata Jokowi saat memberi amanat upacara Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-74 di Istana Negara, Jakarta, Rabu 1 Juli 2020.

Pihak PDIP segera memberikan respons terkait penangkapan salah satu kadernya itu. Melalui keterangan tertulis, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto menyampaikan, ”Ketua Umum PDIP, Ibu Megawati selalu memberikan arahan kepada kadernya yang punya jabatan politik untuk tidak melakukan penyalahgunaan kekuasaan, tidak korupsi. Tertib hukum adalah wajib bagi wajah pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi.”

PDIP menghormati langkah KPK dalam melakukan proses hukum terhadap Juliari dan menyerahkan sepenuhnya upaya KPK untuk menindaklanjuti kasus tersebut ke meja hijau.

Peneliti Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie berharap agar Presiden Jokowi melakukan kocok ulang kabinet nya, sehingga jabatan-jabatan strategis di Pemerintahan Pusat dapat diduduki oleh orang-orang yang mampu bekerja dan memiliki integritas yang baik. ”Jadi usai pilkada serentak, copot semua menteri yang tak jujur dan kotor. Jokowi pasti tahu itu siapa-siapa yang bersih itu bisa dilihat dari serapan anggaran serta penggunaan anggaran sesuai dengan peruntukan,” katanya.

Reshuffle kabinet ini dinilai Jerry akan menjadi upaya konkret Presiden menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintahan pusat saat ini. ”Jadi reshuffle perlu segera dilakukan agar kepercayaan publik terhadap pemerintahan Jokowi tak menurun,” katanya.

Reporter: Safira Ginanisa

BERIKAN #KomenPositif DI ARTIKEL BERITA INI

Please enter your comment!
Please enter your name here