Digitalisasi Solusi Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia RI

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual mengatakan digitalisasi bisa meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di tanah air. Khususnya di sektor pendidikan.  Sehingga bisa meningkatkan kualitas IPM dari dimensi pendidikan.

David mengatakan pemerintah daerah sudah melakukan sejumlah upaya salah satunya dengan menempatkan wifi di sejumlah fasilitas umum. Sehingga seluruh masyarakat bisa mengakses internet dengan bebas.

Dari sisi pemerintah pusat melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) juga membangun Base Transceiver Station (BTS) agar jaringan internet semakin luas.

“Kominfo mendorong melalui pendirian BTS, dalam hal inklusivitas dari pendidikan juga supaya bisa dijangkau oleh seluruh masyarakat terutama yang di daerah terpencil,” katanya.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan  Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia tahun 2021 mencapai  72,29, meningkat 0,35 poin (0,49%) dibandingkan capaian tahun  sebelumnya (71,94). Selama 2010–2021, IPM Indonesia rata-rata meningkat sebesar 0,76 persen.

Dimensi pendidikan terbagi menjadi dua indikator yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke  atas. 

Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun, meski selama pandem Covid -19 mengalami perlambatan. Selama periode 2010 hingga 2021, HLS Indonesia rata- rata meningkat 1,35 persen per tahun, sementara RLS meningkat 1,24 persen per tahun.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan pemerintah harus menambah program wajib belajar sampai 12 tahun. Sebab di daerah khususnya desa masih banyak masyarakat yang kesulitan melanjutkan sekolah karena masalah biaya.

“Apalagi kalau mau sekolah mereka harus sekolah di ibukota kabupaten padahal banyak penduduk desa yang tidak mampu menyekolahkah sampai kabupaten,” katanya.

Dia mengatakan meskipun biaya sekolah dibiayai pemerintah namun biaya hidup tidak ditanggung pemerintah. Hal ini memerlukan upaya hidup dari pemerintah.

“Ini harus dimotivasi untuk masa depan dan perubahan nasib secara umum terutama dari masyarakat yang sulit dijangkau struktur pendidikan,” katanya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pelantikan dan Pengukuhan 27 Pejabat Tinggi Pratama Lingkup Pemprov NTT

Mata Indonesia, Kupang - Sebanyak 27 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Pemerintah Provinsi NTT dilantik dan dikukuhkan oleh Penjabat...
- Advertisement -

Baca berita yang ini