Dewan Adat Papua dan Rohaniawan Dukung Proses Damai Antar Suku

Baca Juga

MATA INDONESIA, WAMENA – Pertikaian antar suku dan warga yang sering terjadi di Papua harus didamaikan dengan pendekatan soft approach. 

Hiimbauan ini disampaikan Dewan Adat Papua (DAP) saat menanggapi pertikaian antar warga di Wamena. Ketua DAP versi Musyawarah Luar Biasa Dominikus Sorabut mengatakan dewan adat melihat adanya urgensi untuk mengambil langkah soft approach dalam bentuk melakukan proses perdamaian dan rekonsilasi yang melibatkan dua suku Nduga dan suku Lanny yang sedang berperang.

Menurut Dominikus, proses rekonsiliasi tidak berhenti pada bayar membayar dan ganti-mengganti kerugian. Namun, kata dia, yang lebih penting adalah rekonsilasi persatuan untuk menciptakan Wamena sebagai rumah kita bersama.

”Konflik yang baru terjadi ini menjadi pelajaran penting untuk kita semua, menciptakaan kehidupan dan kebersamaan yang permanen. Bukan temporer sebagai batu loncatan kepentingan sosial budaya dan ekonomi politik. Sebab dari pengalaman, kita hidup setelah menerima peradaban modern di Wamena,” ujar Dominikus, Jumat 14 Januari 2022.

Sebelumnya, sejalan dengan sikap dewan adat, sebanyak 194 Pastor Katolik di Tanah Papua mengirim seruan perdamaian pada Kamis 11 November 2021. Para Rohaniawan Katholik tersebut mendorong pemerintah Indonesia agar melakukan pendekatan yang juga bersifat soft approach dalam wujud “membuka ruang dialog” dengan masyarakat Papua.

Para Rohaniawan berharap, agar TNI/POLRI maupun TPN-OPM agar segera mengadakan gencatan senjata atau jeda kemanusiaan.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Produksi Sampah Capai 65 Ton selama Lebaran, WALHI Jogja Ingatkan Penanganan Jangan hanya Menumpuk

Mata Indonesia, Yogyakarta - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) DIY mencatat peningkatan sebanyak 65 ton sampah di Kota Yogyakarta, Sleman, dan Bantul selama periode 8-15 April 2024 atau masa lebaran. Persoalan sampah di DIY ini juga diingatkan oleh WALHI agar Pemda mencari penanganan lanjutan ke depan.
- Advertisement -

Baca berita yang ini