MATA INDONESIA, BIAK – Upaya pemerintah Indonesia memperpanjang kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) untuk Papua dan Papua Barat mendapat sambutan hangat dari kalangan tokoh adat maupun tokoh masyarakat setempat.
Sekertaris Dewan Adat Biak Mun Supiori Kililon Korwa menegaskan bahwa dirinya mendukung kelanjutan Otsus Papua jilid II. Menurutnya, Otsus harus tetap berjalan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.
Namun, ia berharap agar UU Otsus jilid II perlu dikaji secara mendalam sehingga penyaluran dana Otsus kelak dapat menyentuh rakyat.
“Pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar dapat serius mendorong dan mengakomodir pengelolaan Otsus sehingga tidak ada gejolak di masyarakat dan kita dapat bersama-sama membangun Papua dalam bingkai NKRI,” ujarnya, dikutip Senin 13 September 2021.
Kililon juga mengimbau kepada semua masyarakat Papua untuk melihat Otsus dari sisi kesejahteraan. Ia meminta kepada masyarakat Papua agar mendukung setiap kebijakan maupun langkah-langkah yang diambil pemerintah pusat dalam rangka mensejahterakan rakyat Papua, terkhusus Kab. Supiori.
“Berkaitan dengan rencana pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di Tanah Papua, kami selaku tokoh adat menyetujui dan mendukung pemerintah memberikan kebijakan untuk Papua dimekarkan menjadi beberapa Provinsi untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Papua,” katanya.
Ia pun memberikan dukungannya atas rencana penyelenggaraan PON XX 2021 di Papua. Ia juga mengajak seluruh masyarakat menyukseskan PON XX karena hal ini merupakan bagian dari pembangunan Papua.
“Kehadiran para atlet dari seluruh Indonesia menjadi kebanggaan bagi masyarakat Papua,” ujarnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Tokoh Masyarakat Suku Dani, di Wilayah Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire yang bernama Philipus Wenda. Ia sangat setuju dengan rencana pemerintah pusat yang melanjutkan kebijakan Otsus jilid II. Sebab Tanah Papua masih memerlukan pembangunan infrastuktur, baik di tingkat Kabupaten hingga Distrik dan kampung-kampung.
Ia juga menilai kehadiran Otsus telah mendatangkan banyak manfaat bagi masyarakat Papua, terutama masyarakat pegunungan di Nabire.
“Buktinya, banyak anak muda yang sekarang bisa mengenyam pendidikan di perguruan tinggi baik di Papua maupun luar Papua,” katanya.
Philipus mengungkapkan bahwa masih adanya masyarakat pegunungan yang menganggap Otsus tidak berhasil. Menurutnya, hal itu disebabkan karena dana otsus tersebut hanya dinikmati oleh para elit politik.
“Selain itu, masih kurang sosialisasi dari pemerintah pusat maupun daerah terkait Otsus Papua,” ujarnya.
