(Foto: Freepik)

MATA INDONESIA, KABUL – Rencana perdamaian yang dirancang Amerika Serikat untuk Afganistan, menyerukan agar pemerintah saat ini diganti dengan pemerintahan interim atau sementara sampai konstitusi baru disepakati dan pemilihan diadakan. Sementara komisi gabungan memantau gencatan senjata.

Akan tetapi, pihak yang bertikai keberatan dengan ide-ide perdamaian yang ditawarkan Paman Sam. Utusan khusus AS untuk Afghanistan, Zalmay Khalilzad membagikan proposal Pemerintahan Perdamaian Transisi kepada Presiden Afghanistan, Ashraf Ghani –pemimpin oposisi yang merupakan masyarakat sipil sekaligus negosiator Taliban.

Dalam proposal rancangan Amerika Serikat, di bawah pemerintahan sementara, parlemen nasional dapat diperluas untuk memasukkan anggota Taliban atau ditangguhkan sampai setelah pemilihan.

Selain itu, dalam proposal disebutkan bahwa Afghanistan tidak dapat menampung teroris atau mengizinkan aktivitas terkait teroris di tanahnya yang mengancam negara lainnya. Dan bahwa Taliban harus meninggalkan tempat berlindung dan hubungan militer di negara-negara tetangga.

Empat sumber politik di Kabul yang enggan menyebutkan nama, termasuk seorang pejabat senior istana kepresidenan, membenarkan keaslian salinan rancangan gagasan tersebut. Gagasan itu juga telah dilaporkan oleh TOLO News dan outlet Afghanistan lainnya.

“Setiap gagasan yang kami ajukan, setiap proposal yang ada di luar sana … kami memahami bahwa proses ini pada intinya harus dipimpin oleh Afghanistan dan dimiliki oleh Afghanistan,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Ned Price, melansir Reuters, Selasa, 9 Maret 2021.

Pemerintahan Presiden AS, Joe Biden diketahui ingin menghidupkan kembali dialog damai yang sempat terhambat sebelum 1 Mei, ketika sebanyak 2,500 tentara AS harus meninggalkan tanah Afghanistan berdasarkan kesepakatan yang dibuat antara mantan Presiden Donald Trump dengan Taliban pada Februari 2020.

Sementara Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken pekan lalu mengusulkan dalam sebuah surat kepada para pemimpin Afghanistan bahwa Turki mengadakan pertemuan tingkat senior dalam beberapa pekan mendatang untuk menyelesaikan perjanjian perdamaian.

Akan tetapi, Presiden Ghani menolak untuk mundur dari jabatannya demi memberi jalan bagi berlangsungnya pemerintahan transisi. Pejabat senior istana kepresidenan di Kabul menegaskan hal tersebut pada Senin (8/3).

“Kami tidak akan pernah menerima pengaturan sementara melalui konferensi atau kesepakatan politik,” demikian pernyataan pejabat senior istana kepresidenan Afghanistan.

Taliban telah menolak gencatan senjata dan pemilihan umum. Namun, seorang pemimpin Taliban mengatakan bahwa kendati pemberontak tidak akan bergabung dengan pemerintahan sementara, mereka tidak menentang pembentukan pemerintahan itu.

Rancangan AS menyerukan pembentukan pemeritah transisi, termasuk administrasi eksekutif yang dipilih oleh kedua pihak dengan pertimbangan khusus. Kemudian, pemerintahan sementara – di bawah presiden yang dipilih oleh kedua belah pihak, akan menjalankan negara sampai pemilihan umum diadakan di bawah konstitusi yang dirancang oleh sebuah komisi yang dipilih oleh kedua belah pihak dan presiden.

BERIKAN #KomenPositif DI ARTIKEL BERITA INI

Please enter your comment!
Please enter your name here