MATA INDONESIA, JAKARTA – Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) siap mengawal target Presiden Joko Widodo dalam memanifestasikan pertumbuhan ekonomi yang positif lewat belanja dan penanganan virus corona di daerah.
“Saya lihat Menteri Bahlil (Menteri Investasi Bahlil Lahadalia) punya banyak pekerjaan rumah (PR). Ada fenomena tsunami regulasi. Yaitu, produk aturan turunan dari UU Ciptaker yang harus dipercepat. Ada 47 PP, 4 Perpres dan sejumlah Peraturan Menteri yang harus dikebut,” kata Ketua Dewan Pengurus Apeksi, Bima Arya, Selasa, 4 Mei 2021.
Bima Arya mengatakan bahwa pekerjaan rumah tersebut harus segera dibereskan, mengingat pemerintah daerah membutuhkan kejelasan terkait aturan teknisnya.
“Misalnya struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), aturan teknis insentif dari pusat bagi daerah yang mengalami penurunan penerimaan retribusi daerah akibat UU Ciptaker, aturan pemberlakuan pajak atas program strategis nasional,” sambungnya.
Bima yang merupakan Walikota Bogor ini menambahkan, pada penerapan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS), Kementerian Investasi harus bisa menjadi integrator dari berbagai aplikasi lintas kementerian yang masih berjalan.
“Terkait OSS, Kementerian Investasi harus bisa menjadi integrator dari berbagai aplikasi lintas kementerian yang masih berjalan. Muncul pertanyaan besar mengenai alur dan integrasi antarsistem. Belum lagi akselarasi digitalisasi tata ruang daerah,” kata Bima.
Bima menambahkan bahwa kunci investasi adalah memastikan kesesuaian antara RDTR dan kajian lingkungan hidup strategis. Menurutnya, Kementerian harus memahami reality di daerah, sebab tidak mudah melakukan digitalisasi ketika ahli planologi dan GIS langka di daerah.
