Presiden Joko Widodo

MATA INDONESIA, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) tetap berupaya untuk melawan gempuran wabah corona (Covid-19) yang melanda tanah air. Ia pun menyiapkan sembilan senjata andalan menghalau dampak wabah ini terhadap perekonomian dalam negeri.

Senjata pertama adalah memerintahkan seluruh menteri, gubernur, wali kota memangkas anggaran yang tidak penting, seperti perjalanan dinas, rapat, dan belanja yang tak berpengaruh langsung pada peningkatan daya beli masyarakat.

“Saya telah perintahkan semua menteri, gubernur, dan wali kota agar memangkas rencana belanja yang tidak prioritas di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),” ujar Jokowi, Selasa 24 Maret 2020 melansir CNNIndonesia.com.

Senjata kedua, meminta seluruh kementerian maupun lembaga di pusat maupun provinsi untuk melakukan realokasi anggaran untuk penanganan virus corona. Artinya, pemerintah akan fokus pada sektor kesehatan dalam penggunaan APBN 2020.

Bahkan Jokowi menegaskannya lewat Inpres Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Dalam beleid itu, Jokowi juga memerintahkan seluruh jajarannya untuk mempercepat pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan penanganan virus corona.

Senjata ketiga, Jokowi meminta seluruh ‘pembantunya’ baik di pusat dan daerah untuk menjamin ketersediaan bahan pokok dan mempertahankan daya beli, khususnya masyarakat kelas menengah ke bawah. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini akan fokus pada lapisan bawah masyarakat, seperti buruh, petani, dan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

“Kami harus bantu buruh, pekerja harian, bantu petani, bantu nelayan, bantu pelaku UMKM agar daya beli tetap terjaga. Ini juga agar (mereka) tetap beraktivitas dan melakukan produksi,” kata Jokowi.

Senjata keempat, Jokowi meminta agar masing-masing kementerian/lembaga memperbanyak program padat karya tunai. Namun, semua kegiatan itu harus tetap mengikuti protokol kesehatan demi mengurangi risiko penyebaran virus corona.

Selain itu ia juga meminta agar penggunaan dana desa digunakan dengan skema padat karya tunai. Menurutnya, hal ini akan membantu masyarakat kelas menengah ke bawah, seperti petani dan buruh di Indonesia.

“Dalam bekerja jaga jarak aman. Program padat karya untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) harus segera dieksekusi,” ujar Jokowi.

Senjata kelima, menambah tunjangan Kartu Sembako Murah dari Rp 150 ribu menjadi Rp 200 ribu per bulan untuk satu keluarga. Pemerintah mengalokasikan untuk program ini sebesar Rp 4,5 triliun.

Senjata keenam, mempercepat penyaluran kartu prakerja. Hal ini untuk mengurangi dampak risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat virus corona.

“Alokasi anggaran yang disediakan dalam kartu prakerja Rp10 triliun, sehingga setiap peserta diberikan honor insentif Rp1 juta per bulan selama tiga sampai empat bulan,” katanya.

Senjata ketujuh, menanggung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atau pajak gaji karyawan. Kebijakan ini akan berlaku selama enam bulan.

“Alokasi yang disediakan Rp 8,6 triliun,” ujar Jokowi.

Senjata kedelapan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan relaksasi kredit untuk UMKM dengan nilai di bawah Rp10 miliar. Relaksasi ini akan diberikan oleh perbankan dan industri keuangan non bank (IKNB) lain.

“Ini diberikan asalkan digunakan untuk usaha, jadi diberikan penurunan bunga dan penundaan cicilan selama satu tahun,” kata Jokowi.

Dengan kebijakan ini, tukang ojek dan supir taksi tak perlu khawatir akan dikejar-kejar oleh pihak kreditur dalam pembayaran utang. Terlebih, Jokowi juga melarang kreditur menggunakan debt collector dalam menagih utang kepada debitur. “Saya minta kepolisian catat ini,” ujarnya.

Senjata kesembilan, pemerintah akan membayar subsidi selisih bunga dengan bunga di atas 5 persen selama 10 tahun bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang akan mengajukan kredit pemilikan rakyat (KPR) bersubsidi.

Kemudian, pemerintah akan memberikan subsidi uang muka bagi masyarakat yang mengajukan kredit untuk rumah bersubsidi. “Alokasinya untuk ini Rp 1,5 triliun,” jelas Jokowi.

BERIKAN #KomenPositif DI ARTIKEL BERITA INI

Please enter your comment!
Please enter your name here