Pengamat: Pemberantasan KSTP Juga Patut Mempertimbangkan HAM
Ilustrasi kelompok separatis Papua. (dok)

MATA INDONESIA, JAKARTA – Aksi brutal Kelompok Separatis Papua (KSP) terhadap warga sipil tidak bisa dibiarkan. Terlebih KSP menembak dua guru sekolah di Beoga karena dianggap sebagai mata-mata. Penasehat Senior Masalah Papua, Michael Manufandu, menegaskan bahwa anggapan mata-mata oleh KSP dinilai tidak berdasar.

“Ya itu menurut mereka. Tidak bisa di cap mata-mata TNI dan Polri. Ini alasan KSP saja,” kata Michael kepada Mata Indonesia News, Jumat 16 April 2021.

Melihat kondisi ini, Michael berharap aparat keamanan yang terdiri dari TNI dan Polri terus bersinergi untuk menjaga warga sipil. Ia menekankan juga agar aparat keamanan terus berkoordinasi dengan kepala daerah setempat.

“Ini semua juga tergantung TNI dan Polri bagaimana mengamankan warga sipil. Maka koordinasi dengan kepala daerah juga penting,” kata Michael.

Adapun menanggapi tuduhan KSP bahwa kedua guru yang tewas merupakan mata-mata aparat, Kepala Humas Satgas Nemangkawi, Komisaris Besar Polisi M Iqbal Alqudussy menegaskan bahwa kedua guru yang bernama Oktovianus Rayo dan Yonatan Renden hanya menjalankan tugas sebagai guru.

“Tidak ada bukti kedua guru tersebut sebagai mata-mata aparat. Siapapun yang punya hati nurani pasti tidak akan membenarkan penembakan keji tersebut. Saya sebagai manusia sangat berduka dan prihatin terhadap keluarga almarhum,” kata Alqudussy.

Ia juga mengatakan bahwa peristiwa serupa juga pernah terjadi tepatnya pada 22 Mei 2020, yaitu ada tenaga medis yang sedang menangani Covid-19 ditembak karena dilabeli intel oleh KSP.

“Tindakan-tindakan KSP ini juga termasuk kategori pelanggaran hak asasi manusia,” kata Alqudussy.

BERIKAN #KomenPositif DI ARTIKEL BERITA INI

Please enter your comment!
Please enter your name here