MATA INDONESIA, JAKARTA – Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden memulai tugas besar untuk membongkar dan membalikkan warisan yang ditinggalkan mantan Presiden AS Donald Trump semasa kepresidenannya.
Selama empat tahun masa jabatannya, Trump membuat banyak kebijakan yang kontroversial meliputi masalah domestik dan luar negeri, salah satunya di wilayah Timur Tengah.
Di Israel, Trump secara luas dikagumi karena dukungannya yang kuat terhadap negara tersebut. Namun di wilayah Palestina, Trump merupakan mimpi buruk, seorang presiden dari negara adidaya yang paling dicerca.
Seperti diketahui, Israel menjadi sekutu terdekat AS selama masa pemerintahan Trump. Mereka mendapat pengakuan atas Yerusalem Timur sebagai ibu kota hingga normalisasi hubungan dengan beberapa negara di Timur Tengah.
Pemerintahan Trump memang telah memperkuat serangkaian rencana kebijakan luar negerinya di Timur Tengah. Sebelumnya, AS menetapkan Houthi, sekutu Iran di Yaman, sebagai organisasi teroris dan menjatuhkan sanksi pada seorang pejabat militer Irak serta beberapa organisasi Iran.
AS juga mengakui kedaulatan penuh Maroko atas seluruh wilayah Sahara Barat, yang menjadi salah satu sengketa teritorial terpanjang di dunia dengan banyak negara menentang.
Semua kebijakan Trump itu bertujuan untuk mengasingkan Iran dan meningkatkan kuasa Israel di wilayah tersebut. Akan tetapi, kebijakan konglomerat real estate itu menuai banyak kritik.
Sebagai pengganti Trump, Biden memiliki tantangan besar untuk membalikkan kebijakan AS yang ditinggalkan padanya. Sayangnya, kebebasannya untuk bermanuver terhadap masalah ini tampaknya akan dibatasi.
Antony Blinken, Menteri Luar Negeri AS yang dipilih Biden mengatakan, kedutaan besar AS di Israel akan tetap berada di Yerusalem. Sementara itu, empat kesepakatan diplomatik yang ditengahi Trump antara Israel dan negara-negara Arab juga kemungkinan besar akan tetap ada. Hal ini dilatarbelakangi karena mereka memiliki dukungan bipartisan di Washington, D.C. dan membawa penyesuaian strategis negara-negara Timur Tengah terhadap Iran.
Begitu juga dengan penerimaan Trump terhadap kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan, yang direbut Israel dari Suriah dalam perang tahun 1967 dan dianeksasi dalam sebuah tindakan yang tidak diakui secara internasional.
Menurut Blinken, satu-satunya cara untuk memastikan masa depan Israel sebagai negara Yahudi yang demokratis dan memberikan Palestina sebuah negara yang menjadi hak mereka adalah melalui Solusi Dua Negara. Namun, secara realistis, sulit melihat prospek jangka pendek untuk bergerak maju dengan tindakan tersebut.
Harapan agar AS kembali berpegang pada Solusi Dua Negara ini juga diungkapkan oleh Liga Arab. Mereka berharap Biden mampu mengubah berbagai kebijakan Trump mengenai permasalahan Timur Tengah dan mendorong suatu proses politik dalam upaya membantu Palestina meraih kemerdekaan.
Solusi Dua Negara merupakan konsensus global yang dianggap sebagai solusi terbaik dalam menyelesaikan konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina.
Dalam pernyataannya, Biden memastikan akan memulihkan hubungan dengan Palestina yang terputus selama masa pemerintahan Trump dan melanjutkan pemberian bantuan. Biden juga akan menolak tindakan sepihak, seperti pembangunan permukiman Israel di wilayah pendudukan Palestina.
Sementara itu, Michele Dunne, Direktur Program Timur Tengah di Carnegie Endowment for International Peace AS mengatakan, mengingat kebijakan Biden terhadap wilayah Timur Tengah akan sangat berbeda dari Trump, Biden harus berusaha untuk memproyeksikan citra keadilan dan keseimbangan.
Reporter: Safira Ginanisa
