Ini Sejarah Papua, Dikuasai Belanda Bersama Nusantara

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Berbicara soal Papua, harus paham sejarahnya yang juga dikuasai Belanda. Bagaimana kisahnya?

Pada tahun 1606 M, sebuah ekspedisi Duyfken dipimpin komandan Wiliam Jansen dari Belanda mendarat di Papua. Ekspedisi itu terdiri dari 3 kapal dipimpin Kapal Duyfken mulai berlayar dari pantai Utara Jawa di sekitar Banten menuju timur untuk mencari rempah-rempah.

Dalam pelayarannya, ekspedisi itu singgah di Kepulauan Kei, Aru pantai Barat Daya Pulau Papua.

Namun ekspedisi itu bukan yang pertama mendarat di Papua. Sebab bangsa Portugis dan Spanyol sudah menjamah pulau itu beberapa puluh tahun sebelumnya.

Nama Papua sendiri konon disebut pertama kali oleh pelaut Portugis, Antonio d’Arbau yang menginjakkan kaki pada 1511. Waktu itu dia menyebutnya dengan “Os Papuas atau llha de Papo” yang berarti orang Papua dan tanah obrolan.

Tetapi, tanah Papua dikenal karena memiliki banyak sebutan karena sudah banyak bangsa luar yang menginjakkan kaki mereka di bumi Cendrawasih, tetapi untuk berdagang bukan berkuasa seperti Belanda.

Misal saja pedagangan Cina yang tiba di tanah itu sekitar tahun 500 menyebutnya Tungki atau Kerajaan Sriwijaya memberinama Janggi, lalu pedagangan Persia dan Gujarat mengidentifikasi pulau tak memiliki raja itu dengan Dwi Panta atau Samudranta yang berarti ujung samudera.

Hal yang membuatnya menjadi oborolan mungkin saja karena sering disebut sebagai Isla de Oro atau pulau emas. Saat itu mungkin yang dimaksud rempah-rempah sebagai emas hitam. Harganya di abad ke-18 dan 19 melebih nilai emas.

Hingga pada 1545 M, pelaut asal Spanyol Inigo Ortiz de Retes memberi nama Nueva Guinea atau Gova Guinea (Pulau Guinea Baru) manusia yang mendiami area itu berkulit hitam serta berambut keriting seperti warga Guinea di Afrika. Maka yang dia memberi nama Guinea Baru.

Nama Papua dan Nueva Guinea dipertahankan hampir dua abad, baru kemudian muncul nama Nieuw Guinea dari Belanda yang dikenal dunia pada abad ke-19.

Belanda mulai meluaskan kekuasaannya di Papua pada 1663 sehingga pedagang Spanyol yang lebih dahulu berhubungan harus hengkang dari tanah itu.

Perubahan nama menjadi Nieuw Guinea pada 1770 merupakan upaya para londo itu menancapkan kukunya di Papua untuk menguasai jaringan rempah-rempah. Apalagi setelah pulau itu tercantum dalam peta dunia di abad ke-18. Negara-negara Eropa mengenalnya dengan baik sebagai wilayah kekuasaan Belanda.

Semakin dikenalnya Nieuw Guinea menarik minat negara-negara Eropa lainnya sehingga tahun 1775 menggunakan kapal La Tartare, Kapten Forrest dari Inggris berhasil berlabuh di Teluk Doreri, Manokwari.

Seperti halnya Belanda, kedatangan Inggris di pulau itu bukan sekadar berdagang tetapi berkuasa sehingga pada 1793, negeri dengan bendera union jack itu menyatakan Papua adalah wilayah koloninya dan dikelola oleh Pemerintahan Gubernur Jenderal Inggris berkedudukan di Maluku.

Tentu saja, Belanda yang memiliki nafsu serupa tidak mau kalah bersaing sehingga terjadilah perseteruan menguasai Papua hingga akhirnya pada 1885, tepatnya pada 16 Mei menandai akhir perseteruan tersebut.

Pada tanggal itu terjadi pertemuan antara Inggris dan Belanda di Den Haag membahas penetapan batas wilayah kekuasaan mereka yang dikenal sebagai Perjanjian Den Haag.

Akhirnya mereka sepakat membagi wilayah Pulau Papua bagian barat diberikan kepada Belanda sedangkan bagian timurnya kepada Inggris dengan batas Sungai Bensbach.

Wilayah kekuasaan Kerajaan Belanda selanjutnya dikenal sebagai Nederlands Nieuw Guinea. Nama itu kembali digunakan pada 1956 dengan harapan Indonesia tidak menguasainya setelah kedaulatan Hindia Belanda berhasil dilucuti pada 1949 sebagai hasil Perjanjian Konferensi Meja Bundar di Den Haag.

Namun negeri Pemerintah Indonesia tetap berpendapat seluruh wilayah kekuasaan Hindia Belanda, termasuk Papua harus diserahkan kepada republik yang baru memproklamirkan kemerdekaannya waktu itu. Namun, Belanda beralasan penduduk asli Nieuw Guinea terpisah dari kelompok etnis nusantara pada umumnya.

Perbedaan pendapat itu kemudian semakin meningkat setelah Belanda pada 1961 mendirikan Pemerintah Papua Otonom.

Pemerintah Sukarno pun melancarkan inflitrasi menekan Belanda pada Pertempuran di Laut Aru. Namun saat itu Indonesia mendapat dukungan Amerika Serikat sehingga Belanda melepas Papua pada Agustus 1962 dengan syarat harus didahului dengan referendum.

Papua pun diserahkan ke PBB yang diserahkan ke Indonesia 1 Mei 1963. Sementara referendum yang dikenal dengan penentuan pendapat rakyat (Pepera) dilaksanakan pada 1969.

Hasilnya rakyat Papua yang dikuasai Belanda menyatakan memilih bergabung dengan Indonesia. Hasil itu diakui Perserikatan Bangsa–Bangsa (PBB) dalam Resolusi 2504 (XXIV).

Dunia internasional juga mengakui secara sah Papua adalah bagian Negara Indonesia setelah dilakukannya Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) tahun 1969.

Pada 1 Maret 1973, ai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1973 nama Irian Barat resmi diganti Presiden Soeharto menjadi nama Irian Jaya.

Memasuki era reformasi sebagian masyarakat menuntut penggantian nama Irian Jaya menjadi Papua. Presiden Abdurrahman Wahid mengabulkan permintaan itu.

Dalam kunjungan kenegaraan Presiden, sekaligus menyambut pergantian tahun dari 1999 ke 2000, dia memaklumkan bahwa nama Irian Jaya saat itu diubah namanya menjadi Papua seperti yang diberikan oleh Kerajaan Tidore pada tahun 1800-an.

Nah, itulah sejarah panjang Papua yang kini telah sah menjadi bagian provinsi Republik Indonesia. Sedangkan bagian timur pulau Papua menjadi Papua Guinea Baru. Negara tersebut merupakan salah satu negara yang paling sedikit atau jarang dijelajahi secara budaya mamupun geografis. (Reygita Laura).

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Antisipasi Daging Sapi Terjangkit Antraks, Pemkot Jogja Sidak Pedagang Pasar

Mata Indonesia, Gunung Kidul - Kasus antraks yang terjadi di Gunungkidul dan Sleman diantisipasi lebih cepat oleh Pemkot Jogja. Meski Kementan sudah menggerakkan jajarannya termasuk Pemkab Gunungkidul untuk memvaksinasi hewan ternak warga, antisipasi oleh pemerintah wilayah lain juga harus dilakukan.
- Advertisement -

Baca berita yang ini