MINEWS, JAKARTA – Demonstrasi mahasiswa dituding sebagai upaya menggagalkan pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Preaiden Ma’ruf Amin. Namun kenyataannya tidaklah demikian.
Berdasarkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI), publik menilai aksi demonstrasi mahasiswa lebih banyak menyangkut aspirasi soal-soal yang sesuai dengan yang dituntut.
“Seperti menentang revisi undang-undang KPK, kemudian menentang atau meminta penundaan beberapa RUU lain,” kata Direktur Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan di Jakarta, Minggu 6 Oktober 2019.
Meskipun ada masyarakat menilai aksi demonstrasi memuat sejumlah agenda lain. Salah satunya menggagalkan pelantikan Presiden, yang rencananya pada 20 Oktober 2019.
Tapi, kata Djayadi, hal itu bukan dari arus besar. Dan bukan dari demonstrasi besar mahasiswa yang terjadi beberapa waktu belakangan.
Hasil survei kali ini juga menunjukkan publik mendukung aksi dengan tuntutan yang disebut publik dengan tuntutan absah legitimate. “Bukan untuk sekedar anti kepada pemerintah,” kata dia.
Publik juga menginginkan Presiden melakukan tindakan yang tegas dan tepat. Seperti mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang untuk membatalkan atau merevisi kembali dengan kekuasaan yang dimiliki oleh Presiden.
Asal tahu saja, Lembaga Survei Indonesia melakukan survei telepon nasional pada 4-5 Oktober 2019 dengan jumlah responden sebanyak 17.425 orang.
Tujuan dari survei untuk melihat sikap publik terhadap kontroversi UU KPK dan penilaian masyarakat terhadap aksi demonstrasi mahasiswa.
