MATA INDONESIA, JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo sebelumnya telah menegaskan untuk meniadakan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada 2020 dan 2021 mendatang.
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus pun menilai kebijakan tersebut sudah tepat karena mempertimbangkan situasi pandemi corona (covid-19) yang dampaknya entah kapan akan berakhir.
“Dengan peniadaan test CPNS dalam 2 tahun ke depan, diharapkan efektivitas kerja pemerintah akan tetap terjaga,” ujarnya ketika dihubungi Mata Indonesia, Rabu 8 Juli 2020.
Lucius juga mengatakan, kebijakan dari Menpan RB turut membantu mengurangi jumlah ASN yang cukup banyak saat ini. Pun dengan peniadaan ASN baru, pemerintah bisa melakukan penataan ASN dengan mempertimbangkan beban kerja masing-masing instansi.
“Kalau mau jujur jumlah mereka malah melebihi beban kerja yang ada. Maka instansi dengan ASN memadai, tetapi beban kerja minim bisa untuk sementara dialihkan ke instansi lain yang beban kerjanya banyak,” katanya.
Lebih lanjut Lucius pun menjelaskan bahwah tanpa kedatangan ASN baru dalam dua tahun ke depan, kinerja pemerintah tak akan terganggu. Terutama anggaran pemerintah untuk gaji ASN tak akan bertambah besar dalam dua tahun ke depan. “Anggaran bisa difokuskan untuk program penanganan covid-19 dan dampaknya,” ujarnya.
