MATA INDONESIA, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai sebagai sosok yang berani ambil resiko. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko terkait pro kontra pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja.
Menurut Moeldoko, regulasi ini sebenarnya bertujuan baik, namun masih banyak yang belum paham soal isi UU tersebut sehingga muncul kritik.
“UU Cipta Kerja ini merupakan salah satu pendekatan inovasi sosial yang mendesak perlu dilakukan Presiden,” ujarnya dalam siaran persnya, Sabtu 17 Oktober 2020.
Ia juga mengungkapkan bahwa sebenarnya pemerintah tak ingin masyarakat Indonesia susah. Pemerintah telah memikirkan bagaimana masyarakat yang terkena PHK harus mendapatkan pekerjaan.
Moeldoko tak menampik bahwa langkah pemerintah terkait pengesahan beleid ini memang memunculkan risiko dan perdebatan. Tetapi dia menekankan, seorang pemimpin harus bisa membuat perubahan dan berani mengambil risiko, seperti yang dilakukan Jokowi.
Ia lalu mengingatkan soal bonus demografi Indonesia ke depan yang akan tumbuh luar biasa, sementara 80 persen angkatan kerja tingkat pendidikannya masih rendah. Setiap tahun, ada penambahan 2,9 juta angkatan kerja baru dan pandemi ikut memperumit hingga menimbulkan banyak PHK dan juga pekerja yang dirumahkan.
“Untuk itu pemerintah menyederhanakan dan melakukan sinkronisasi berbagai regulasi yang menghambat penciptaan lapangan kerja lewat (UU Omninbus Law Cipta Kerja),” katanya.
