GP Ansor siap bantu Presiden Jokowi soal omnibus law
GP Ansor siap bantu Presiden Jokowi soal omnibus law

MATA INDONESIA, JAKARTA-RUU Omnibus Law Cipta Kerja mendapat penolakan dari sejumlah elemen masyarakat. Untuk itu Ketua Umum Geraka Pemuda Ansor, Yaqut Cholil Qoumas akan membantu pemerintah mensosialisasikannya ke mereka.

Gus Yaqut, sapaannya, menuturkan bantuan sosialisasi bertujuan menyamakan perspektif masyarakat dan pemerintah terhadap Omnibus Law. “Kami berniat membantu pemerintah, bagaimana agar Omnibus Law bukan hanya sesuai dengan perspektif pemerintah, tapi ini rakyat, publik, masyarakat juga merasakan keinginan yang sama. Supaya match saja, supaya cocok,” ujar Gus Yaqut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Gus Yaqut mengaku sudah membahas draf tersebut bersama Presiden Joko Widodo. Nantinya, GP Ansor akan membantu menyampaikan kekurangan dan kelebihan isi Omnibus Law. Menurutnya, penolakan dari masyarakat terjadi lantaran kurang sosialisasi dari pemerintah.

“Intinya Omnibus Law yang kontroversial ini hanya kurang cara mensosialisasikan ke public sebenarnya apa Omnibus Law itu,” katanya.

Dari keterangan Jokowi, lanjut Gus Yaqut, Omnibus Law Cipta Kerja dinilai tak akan mengganggu kepentingan masyarakat yang telah bekerja melainkan fokus pada yang belum bekerja.

“Jadi beberapa hal yang selama ini menjadi rasa penasaran kami terjawab. Kami juga akan diskusi terus menerus dengan pihak istana untuk memberikan masukan terkait Omnibus Law,” katanya.

Terpisah, Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menyebut Presiden Jokowi mengetahui resistensi alias penolakan publik terhadap RUU Ciptaker.

Arsul mengaku menangkap hal tersebut saat bertemu Jokowi Jumat 6 Maret 2020 lalu. Saat itu Jokowi menggelar pertemuan dengan pemimpin partai koalisi dan pimpinan DPR RI.

“Kalau dari apa yang disampaikan Jokowi, kesan saya dia mengetahui ada resistensi dari elemen masyarakat terhadap RUU Ciptaker,” katanya.

Ia menyampaikan penolakan publik terhadap RUU Ciptaker terutama pada klaster ketenagakerjaan dan sub klaster perizinan lingkungan.

Arsul pun menyampaikan bahwa letak masalah utama Omnibus Law Ciptaker ialah pada ruang konsultasi publik. Menurutnya, seluruh partai harus membuka ruang untuk menerima masukan publik.

BERIKAN #KomenPositif DI ARTIKEL BERITA INI

Please enter your comment!
Please enter your name here