MATA INDONESIA, JAKARTA – Rabu, 13 Desember 2021, Presiden Joko Widodo menjalani vaksinasi Covid-19 perdana buatan perusahaan asal Cina, Sinovac, di Istana Negara, Jakarta.

Jokowi menerima vaksin itu setelah dokter kepresidenan memastikan bahwa suhu dan tekanan darahnya normal. Jokowi juga mengatakan bahwa dia tidak pernah terdeteksi positif Covid-19 dan menderita penyakit bawaan, seperti diabetes maupun penyakit jantung.

Vaksinasi ini menjadi penanda dimulainya vaksinasi massal Covid-19 di Indonesia. Namun, para pakar vaksin memprediksi pelaksanaan vaksinasi tahap pertama di berbagai wilayah di Indonesia akan menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam proses distribusi dan penyimpanan.

Menurut Jane Soepardi, ahli imunisasi sekaligus mantan pejabat tinggi Kementerian Kesehatan, persoalan vaksinasi Covid-19 secara umum akan terjadi pada proses distribusi.

Kendala Distribusi

Peluang munculnya hambatan terjadi saat vaksin didistribusikan ke lingkup terbawah, yaitu dari otoritas kabupaten atau kota ke puskesmas. Armada dan peralatan yang tidak menjamin kestabilan suhu, kata dia, rentan merusak vaksin.

“Masalah bisa terjadi pada proses distribusi, saat vaksin keluar dari satu depo ke depo lain,” ujar Jane Soepardi.

Menurutnya, proses distribusi dari Bio Farma sampai ke depo provinsi sudah pasti aman karena menurut standard yang ada, mereka akan menggunakan pesawat atau truk yang memiliki pendingin khusus. Namun, biasanya puskesmas mengambil vaksin-vaksin tersebut, “Di situlah kemungkinan terjadinya masalah. Itu praktik di lapangan,” kata Jane.

Kendala Cuaca dan Pasokan Listrik

Di Aceh, vaksinasi tahap pertama akan dilakukan 15 Januari 2020 mendatang. Namun, hingga saat ini beberapa puskesmas dan rumah sakit mengaku belum mendapat kejelasan soal jatah dan proses distribusi vaksin yang akan mereka terima.

“Sampai sekarang kami belum mendapat info dari dinas, vaksinator juga belum dilatih,” kata Misriadi, tenaga kesehatan di puskesmas Pulo Aceh, sebuah pulau di Kabupaten Aceh Besar, yang hanya bisa diakses lewat perjalanan laut.

Misriadi menyebut kendala distribusi ke pulaunya bukan armada maupun kotak pendingin, melainkan faktor cuaca. Tak hanya cuaca saja, potensi kerusakan vaksin juga bisa muncul, jika aliran listrik ke pulaunya putus. Selama ini mereka menyiagakan genset agar lemari pendingin untuk vaksin tetap bisa beroperasi.

“Kami punya lemari pendingin. Ukurannya 40×40 sentimeter. Bulan September kemarin ada proses perawatan. Kendalanya, listrik di sini 24 jam, tapi kalau mati bisa sampai dua hari. Paling kami hanya bisa menggunakan genset,” ujarnya.

Hal serupa juga diutarakan Tomy Drajat, pengurus puskesmas di Barang Lompo, sebuah pulau di gugus kepulauan Kota Makassar. Tomy berkata, proses pengambilan vaksin ke depo milik dinas kesehatan bergantung cuaca.

Meski puskesmasnya memiliki satu kulkas besar untuk menyimpan vaksin, aliran listrik di pulaunya hanya mengalir dari pukul 6 sore sampai 6 pagi. “Kondisi kulkas kami masih bagus. Kami kan pakai tenaga surya, jadi ketika listrik mati di pagi hari, suhu kulkas tetap terkendali. Kami juga ada genset,” kata Tomy.

Tomy mengaku saat ini memiliki  punya enam kotak pendingin, empat ada di puskesmas pembantu, dua di puskesmas. “Jadi, kami Insya Allah siap, hanya saja mungkin yang kami tunggu adalah cuaca. Untuk Pulau Barang Lompo, Barang Caddi, dan Bonetambung bisa kami salurkan secepatnya,” ujarnya.

Kendala Lainnya

Namun, kendala lain yang diprediksi akan muncul tidak hanya soal distribusi saja, tapi juga kapasitas alat penyimpan vaksin.

Walau hampir seluruh puskesmas dan rumah sakit memiliki lemari pendingin, Jane Soepardi menyebutkan bahwa sebagian sarana penyimpanan vaksin saat ini penuh berbagai jenis vaksin penyakit lain. Penuhnya penyimpanan tersebut disebabkan oleh macetnya program imunisasi selama masa pandemi. ”Maka yang mesti diatur adalah waktu pengirimannya. Cold room di provinsi besar, vaksin bisa ditahan di situ, sedikit-sedikit tapi sering. Begitu juga di kabupaten. Dampaknya mahal di ongkos pengiriman,” ujar Jane.

Lemari pendingin di RSUD Aceh Besar, misalnya, saat ini digunakan untuk beragam jenis vaksin dan darah. Karena daya tampung minim, direktur rumah sakit itu, Bunayya Putra, menyebut lembaga nya hanya bisa menyimpan vaksin Covid-19 untuk penggunaan satu hari.

“Kalau misalnya kami harus menyimpan 200 vaksin, kami siap. Tapi kalau harus, katakanlah menyimpan 2000 atau 3000 dosis, harus bertahap distribusinya. Kami belum mampu,” ujarnya.

Prosedur pra-pelaksanaan vaksinasi itu juga dilakukan di Papua, kata Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Aaron Rumainum. Di provinsi itu, tahap pertama vaksinasi Covid-19 hanya akan digelar di Kota dan Kabupaten Jayapura serta Kabupaten Timika, untuk total 7.340 orang.

“Kami jamin untuk Jayapura dan Timika aman, karena petugas sudah dilatih. Mereka harus catat suhu pagi dan sore, cara penyimpanan yang benar, mana vaksin berbahan dasar virus yang dimatikan, mana yang bahan dasarnya virus yang dilemahkan,” kata Aaron.

Dia juga menyampaikan bahwa vaksin seperti Sinovac ini harus jauh dari kompresor.”Nanti bagaimana cara membawanya, menggunakan vaccine carrier, kotak yang isinya air es, tidak boleh yang isinya es batu,” ujarnya.

Krusialnya “Cold Chain”

Pada tahap pertama ini, PT Bio Farma (Persero) menyalurkan tiga juta dosis vaksin Covid-19 ke seluruh provinsi. Kementerian Kesehatan sebelumnya menyatakan “Cold Chain” (rantai dingin) untuk tiga juta dosis itu dipastikan terjamin selama proses distribusi hingga penyimpanan.

Ahmad Yani, Pelaksana Harian Kepala Balai Besar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Makassar, menyebut pihaknya akan turut mengawasi proses distribusi vaksin hingga ke puskesmas. “Jangan sampai terjadi ada perubahan suhu yang drastis yang bisa mempengaruhi efektivitas dari vaksin itu sendiri,” ujarnya.

Merujuk penelitian Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), setiap tahun kegagalan rantai dingin menyebabkan kerusakan hingga 50 persen vaksin di seluruh dunia. Sementara dalam studi manajemen vaksin yang efektif (EVM) antara Kementerian Kesehatan dan UNICEF tahun 2011 hingga 2012, banyak peralatan dalam rantai dingin di Indonesia tidak dirawat sehingga memicu kerusakan vaksin.

Sementara lewat instrumen VIRAT (Vaccine Introduction Readiness Assesment Tool) yang disusun WHO, setiap dinas kesehatan diminta memantau kesiapan rantai dingin vaksin Covid-19.

Namun, hal tersebut telah diantisipasi, sebelum program vaksinasi campak dan rubella massal tahun 2017 dan 2018. Hingga tahun 2018, merujuk data Kemenkes, 92,2 persen atau sekitar 9.800 puskesmas telah memiliki rantai dingin yang sesuai standard.

Reporter: Muhammad Raja A.P.

BERIKAN #KomenPositif DI ARTIKEL BERITA INI

Please enter your comment!
Please enter your name here