MATA INDONESIA, JAKARTA – Peran dan fungsi perempuan di kancah perpolitikan Indonesia diharapkan semakin diperkuat dan diperhatikan. Keterwakilan perempuan di partai politik, pemerintahan, dan jabatan pemangku kebijakan lainnya, harus diperhitungkan.
Hal ini dibahas dalam program IKAMI Talk yang diselenggarakan Ikatan Kekeluargaan Mahasiswa Pelajar Indonesia Sulawesi Selatan (PB IKAMI Sulsel) dengan tema “Perempuan dan Ketahanan Politik Nasional’ via virtual pada Kamis, 15 April 2021.
Direktur Research Party Watch (Parwa) Institute Aghnia Addini dalam diskusi tersebut mengatakan salah satu hal penting dalam negara demokrasi yaitu pemenuhan hak politik perempuan.
Ketahanan politik nasional, menurutnya tidak hanya tanggungjawab laki-laki tetapi juga perempuan. Sehingga perempuan punya dua peran penting, pertama perempuan sebagai pemilih (electoral) dan sebagai bagian dari politik alternatif.
”Kita mengharapkan perempuan mengambil peran penting dalam memperjuangkan hak-hak perempuan melalui jalur politik. Perempuan dalam elektoral memegang kunci penting karena mereka dapat memengaruhi atau memegang kebijakan. Sedangkan dalam politik alternatif, perempuan terlibat malalui gerakan-gerakan sosial, dan gerakan ekonomi,” ujar Aghnia.
Umiroh Fauziah, Ketua Umum KOHATI PB Himpunan Mahasiswa Islam menegaskan bahwa perempuan sudah menjadi agenda pembangunan nasional. Sehingga, negara dalam membuat kebijakan, salah satunya adalah mendukung perempuan sebagai agenda pembangunan nasional. Perempuan, menurut Umiroh harus terjun di arena politik untuk memperjuangkan kepentingan dan kebutuhannya. ”Berbicara mengenai demokrasi, partai politik tidak pernah bisa dilepaskan karena partai mewakili suara rakyat. Perlunya perempuan hadir di parlemen, salah satunya memperjuangkan kesetaraan gender dan memperjuangkan nasib perempuan. Dengan ketahanan politik nasional, kita bisa mencegah terjadinya disitegrasi dan mempertahankan kualitas dan integritas parlemen,” katanya.
Namun, salah satu kelemahan partisipasi perempuan di Parlemen karena adanya sistem oligarki yang menjerat. ” Edukasi politik ke perempuan itu penting karena jangan sampai keterwakilan perempuan adalah keterwakilan kelompok tua. Seharusnya saat ini diwakili oleh generasi milenial,” katanya.
Jika melihat dari perkembangan perempuan hari ini, Wasekjend Bid. Ekonomi, Politik dan Pemerintahan PB IKAMI Sulawesi Selatan Nurjannah mengatakan dengan perjuangan panjang sudah banyak kebijakan yang pro terhadap perempuan. Tinggal tergantung bagaimana perempuan memahami arah dari kebijakan yang sudah ada.
“Saya tidak pernah pesimis terhadap kemampuan perempuan, apalagi perempuan pernah jadi presiden, ketua DPR RI. Di Sulawesi, Ketua DPRD hingga gubernur, bupati/walikota berasal dari perempuan. Perempuan mau maju dan berkembang bukan untuk mengalahkan laki-laki, tetapi perempuan dan laki-laki bisa berkolaborasi atau bergandengan tangan untuk memperkuat ketahanan nasional, salah satunya melalui politik,” ujarnya.
Direktur IKAMI TALK Annalia Bahar, mengungkapkan bahwa eksistensi perempuan dalam dunia politik akan terus diperjuangkan, dan tidak berhenti hanya sebatas di forum diskusi. Tapi sampai pada implementasi kebijakan pro-perempuan. Partisipasi perempuan, ujarnya, bukan hanya berhenti pada HAM tetapi juga sampai pada prospek pembangunan negara.
”Keterlibatan perempuan sama dengan laki-laki dalam politik, bahkan dalam perdamaian dan demokrasi. Politik dunia sudah mengalami kemajuan yang jelas, apalagi negara sudah memberikan hak politik kepada perempuan. Bahkan Arab Saudi sudah memberikan hak politik pada perempuan. Ini menjadi agenda penting kita bicarakan, walaupun ada perkembangan pesat terhadap Hak Politik Perempuan tetapi masih banyak kekurangan seperti mengisi kuota 30 persen di Parlemen,” katanya.
