MATA INDONESIA, JAKARTA – Perpecahan dan friksi Parpol (partai politik) di Indonesia bukan suatu hal yang baru. Dalam sejarah perpolitikan Indonesia sejak dasawarsa kedua abad yang lalu, ada tiga ideologi politik utama yang muncul: Islamisme, Nasionalisme, dan Marxisme/Sosialisme. Ketiga ideologi ini sama-sama berasal dari luar.

Dalam perjalanannya ketiga pendukung ideologi ini punya kecenderungan serupa: bersatu untuk berpecah. Secara ideal semestinya yang berlaku di balik: berpecah untuk yang bersatu. Perpecahan pasti selalu menguras energi yang luar biasa besarnya.

Masalah perpecahan dan friksi parpol ini dibahas dalam Program Bioskop Politik (Biotik) dengan tema ‘Dinamika Friksi Parpol, Siapa yang Beruntung? yang diselenggarakan oleh Party Watch (Parwa) Institute, Kamis 8 April 2021 via Zoom Meeting.

Hadir secara online dalam acara ini sejumlah pimpinan partai politik mulai dari Partai Demokrat, PDIP, PPP, PKS dan Partai Gelora.

Pembahas pertama dari Partai Demokrat yang diwakili Jansen Sitindaon, Wasekjend DPP Demokrat. Partai yang baru saja gonjang ganjing terkait dengan gerakan KLB yang memunculkan nama Moeldoko itu akhirnya bisa selesai setelah Pemerintah mengesahkan Partai Demokrat yang kepengurusannya dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono. Menurut Djansen sebenarnya friksi ini bisa diselesaikan di tingkat Mahkamah Partai, sesuai dengan UU Partai Politik no 2 Tahun 2011.

”Konflik memang tidak bisa lepas dari parpol. Undang-undang menyebutkan parpol harus membuat organ baru yang namanya Mahkamah Partai. Konflik apapun diselesaikan dan merupakan kewenangan Mahkamah Partai untuk memeriksanya. Mahkamah Partai menjadi syarat mutlak yang memiliki wewenang khusus untuk memeriksa dan menyelesaikan perselisihan yang ada dalam Parpol,” ujar Jansen.

Menurut Djansen, Mahkamah Partai mampu menyelesaikan sengketa secara internal tanpa harus melibatkan pihak luar. Lembaga ini sebenarnya bisa dan mampu merangkul kader-kader yang terlibat konflik dalam internal partai.

Pembahas kedua adalah anggota DPR-RI dari Fraksi PDI-P Rifqi Karsayuda. Bagi Rifqi, friksi di partai politik sebenarnya menjadi ujian menuju pendewasaan kelembagaan partai. Konflik, lanjutnya, ada yang diciptakan dan ada yang bersifat alamiah.

”Kami tahu betul dalam partai kami, banyak faksi, namun kita berusaha agar di internal masing-masing bisa diminimalisir. Pada dasarnya ada konflik alamiah dan ada konflik yang diciptakan. Konflik justru mendewasakan partai politik karena dengan konflik Parpol akan mendapatkan arus,” katanya.

Hal yang sama juga diutarakan pembahas ketiga, Ketua DPP PPP Rendhika Harsono. Menurutnya salah satu yang terdampak dari Friksi Parpol termasuk di PPP adalah kehadiran jagoan-jagoan daerah yang ikut meramaikan konflik parpol. ”Terkadang ada dampak negatif yang ditimbulkan dari perpecahan ini,” ujar Rendhika.

Namun masalah friksi ini menurut pembahas keempat Ahmad Fathul Bari, Wasekjend DPP PKS, adalah hal yang lazim dalam sebuah Parpol. Perbedaan pendapat sudah menjadi wajar dalam alam demokrasi. Friksi, ujarnya, menjadi hal yang menarik bagi masyarakat dan bisa dinikmati masyarakat. Ahmad menyebut salah satu contohnya friksi di Partai Demokrat.

“Kita bisa menilai hasil Pemilu atau survei terkini terkait dengan siapa yang beruntung dan latar belakang partai. Di PKS, beruntung tidak ada figur sentral. Semua kader memiliki rasa kepemilikan ke partai. Generasi saya yang masih muda-muda melihat itu hal membuat PKS semakin matang,” katanya.

Pembahas kelima, wasekjend DPN Gelora Indonesia Taslim Tamang mengungkapkan sentuhan friksi di partai diperlukan. Friksi itu, menurutnya bukanlah aib. Sangat wajar ketika terjadi gesekan-gesekan dalam Parpol. ”Saya akan masuk pada apa yang melatarbelakangi? bisa jadi friksi menjadi jalan keluar sebuah masalah yang menumpuk sejak lama seperti bara dalam sekam yang memuncak,” katanya sambil mencontohkan Partai Gelora yang lahir dari PKS.

Menanggapi pembahasan friksi dari setiap parpol, Direktur Eksekutif Parwa Institute, M Jusrianto menilai persoalan friksi di parpol  termasuk antar lintas partai tidak akan merugikan masyarakat dan negara. Hal ini justru lebih mematangkan dan memajukan sistem demokrasi Indonesia.

Jusri tidak berharap perselisihan yang dipertontonkan Parpol malah tidak mendewasakan demokrasi rakyat. ”Parpol semestinya lebih fokus pada perdebatan berkualitas yang memiliki nilai pendidikan kepada publik. Jangan sampai friksi yang terjadi di Parpol mencederai prinsip dan nilai demokrasi. Parpol dan para elitnya bisa membangun Parpol dan demokrasi menjadi lebih baik lagi dengan adanya dinamika yang terjadi,” katanya.

BERIKAN #KomenPositif DI ARTIKEL BERITA INI

Please enter your comment!
Please enter your name here