Rajut Asa untuk Papua

MATA INDONESIA, Indonesia adalah bangsa yang besar, terbentang dari Sabang hingga Merauke. Diapit oleh Samudera Hindia dan Pasifik. Ada 17.491 pulau dengan 1340 suku bangsa yang tersebar. Namun itu bukan persoalan, Bhineka Tunggal Ika telah melekat sebagai falsafah hidup bangsa dalam bingkai Pancasila.

Perbedaan yang mencakup suku, ras, agama dan budaya tak menjadi masalah bila dikelola dalam rajut keberagaman yang baik. Hal ini telah terbukti selama 75 tahun sejak Indonesia merdeka. Bagaimana pemuda dari seluruh daerah bersatu padu dalam rangka merebut kemerdekaan hingga berupaya untuk terus memepertahankannya. Keberagaman ini merupakan kekayaan yang tak dimiliki bangsa lain. Bahkan negara peserta KTT Asia Afrika menjadikan Indonesia sebagai negara rujukan dalam menjaga keberagaman tadi.

Hanya saja, terdapat beberapa kelompok masyarakat yang menyatakan ketidakpuasannya hingga berencana memisahkan diri dari NKRI. Sebut saja Aceh, Sulawesi hingga Papua. Nama daerah terakhir masih terus diisukan untuk memerdekakan diri, bahkan membuat organisasi sendiri yang terus berafilisiasi untuk membentuk negara merdeka.

Berbagai upaya terus dilakukan kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang kita kenal pula dengan Kelompok Kriminalitas Bersenjata (KKB) yang beberapa kali melakukan kerusuhan dan memancing keributan. Tujuan mereka adalah memancing konflik wilayah, menunggu tindakan refsresif aparat kepolisian dan TNI hingga kelak bermaksud mengadu pada PBB bahwa telah terjadi pelangaran HAM berat.

Beberapa berita di media sosial dan website adalah benar, walaupun lebih banyak lagi adalah berita hoaks. Banyak kabar sesat yang mengiringi isu Papua saat ini. Menkominfo RI Rudiantara menyebutkan ada sekitar 500 ribu URL atau alamat situs yang terdeteksi menyebar berita bohong. Hal ini disinyalir untuk memperkeruh kondisi di Papua dan Papua Barat hingga berujung pada menghasut dan mengadu domba. Disinilah dibutuhkan kewaspadaan dan kebersamaan dalam melawan berita berita hoaks dan ujaran kebencian tersebut.

Empat pokok akar masalah di Papua sebenarnya sudah tertulis dan diamanatkan oleh UU RI No.2/2001 tentang Otsus Papua. Pertama, meminimalisasi kesenjangan sosial, ekonomi, dan budaya di antara orang Papua. Kedua, meminimalisasi kesenjangan pembangunan antara Papua dan wilayah-wilayah lain di Tanah Air. Ketiga, menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang diakukan aparat pemerintah atas nama negara. Dan keempat, klarifikasi sejarah penyatuan Papua dengan RI demi pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara.

Keempat faktor substantif ini juga diperkuat dengan kajian dari LIPI dalam Road Map Papua, perlahan mulai dirasakan progresnya. Mulai dari pembangunan infrastrukur, pemerataan fasilitas kesehatan dan pendidikan hingga aspek lain. Meskipun masih ada PR dalam penanganan kasus pelanggaran HAM yang dirasa oleh sebagian pihak masih belum maksimal.

Secara umum, kehidupan bermasyarakat di tanah Papua amat damai dan tentram. Kerukunan umat beragama terjaga, pendidikan formal dan non formal berjalan lancar dan pertumbuhan ekonomi yang terus membaik. Hal ini ditunjukkan dengan mulai banyaknya pendatang dari daerah lain yang memutuskan bermukim di wilayah yang terkenal dengan burung cenderawasih ini. Masyarakat lokal pun tak mau kalah, mereka banyak menimba ilmu di luar provinsi untuk kemudian kembali ke daerah asal dengan segudang ilmu dan pengalaman.

Walaupun harus kita akui masih ada gangguan dari kelompok kriminal bersenjata yang kerap menimbulkan gangguan, terutama di daerah perbukitan kabupaten. Sejatinya bukan hanya menjadi masalah lokal ataupun nasional, karena bila dibiarkan akan menjadi perhatian dari dunia internasional. Dalam hal ini, pemerintah lebih mengedepankan pendekatan persuasif dengan terus melakukan dialog bersama tokoh adat setempat. Bilapun ada pergerakan dari TNI, justru itu dibutuhkan untuk menjaga masyarakat agar tidak menjadi korban dari suatu kerusuhan. Tugas yang sama semisal untuk melindungi obyek-obyek vital, obyek-obyek penting dan instalasi-instalasi penting lainnya.

Hal ini bisa dilihat dari begitu akrabnya TNI yang sedang bertugas dengan masyarakat setempat. Seperti yang dikisahkan oleh beberapa personil TNI yang baru kembali dari bertugas di Papua yang menyatakan bahwa banyak sekali anak-anak di sana yang bercita-cita ingin menjadi TNI bila dewasa kelak. Ini menujukkan bahwa sebenarnya rasa nasionalis mereka amat tinggi.

Toleransi pun juga amat terjaga dengan baik. Survey yang dilakukan oleh Kementerian Agama RI pada 2019 lalu menempatkan Papua dan Papua Barat sebagai daerah dengan indeks kerukunan dan toleransi antar umut beragama sangat baik yakni 82. Ada partisipasi silang dari umat muslim dan hindu dalam melakukan penjagaan saat perayaan HUT Pekabaran Injil dan kegiatan serupa saat Idul Fitri, Nyepi dan sebagainya. Toleransi adalah salah satu kunci untuk mewujudkan kedamaian dan persatuan. Dan kedamaian inilah yang juga berperan dalam suksesnya pembangunan.

Pemerintah pusat pun memberikan perhatian khusus pada provinsi paling timur di wilayah NKRI ini. Diberlakukannya Undang-undang Otonomi Daerah khusus adalah contohnya. Dalam APBN 2019 misalnya, Pemeritah menggelontorkan dana Otsus bagi provinsi Papua sebesar Rp. 5,87 triliun dan provinsi Papua Barat sebesar 2,5 triliun rupiah. Termasuk dipercayanya Papua sebagai penyelenggara PON ke-20 tahun 2020 yang sedianya akan dilangsungkan pada tanggal 20 Oktober hingga 2 November 2020 mendatang. Walaupun harus ditunda pelaksaannya hingga Oktober 2021 karena dampak pandemik covid-19.

Kita sebagai bangsa Indonesia sudah sewajarnya ikut menjaga persatuan dan kesatuan, termasuk Papua. Toleransi adalah hal mutlak yang mesti dipertahankan. Selain juga menghilangkan deskriminasi rasial yang dituding sebagai salah satu masalah yang masih berkembang di daerah Papua.

Karena kita adalah Indonesia dan Papua adalah bagian dari Indonesia. Maka Papua juga adalah bagian dari kita.

Penulis: Yosa Fitriadi

FB: @yosafitriadi

Ig:@yosafiriadi